Menteri Zulhas Enggan Bayar Utang Migor Rp 344 M, Tak Ada Payung Hukum
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN pun tak ada anggaran untuk membayar utang tersebut. Zulhas akan bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo pada hari ini mencari jalan keluar dan solusi terhadap permasalahan utang tersebut.
Selain itu, Kemendag berharap anggota Aprindo tidak memboikot penjualan minyak goreng di ritel moderen.
Aprindo Ancam Hentikan Penjualan Migor
Aprindo mengancam akan menghentikan penjualan minyak goreng di 48 ribu ritel yang tergabung dalam organisasinya jika pemerintah tidak kunjung membayar utangnya tersebut.
Ketua Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pemerintah berjanji untuk mengganti selisih harga antara minyak goreng yang dibeli peritel dengan HET sebesar Rp 14.000 per liter. Selisih yang akan diberikan kepada pelaku usaha ritel tersebut akan dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS.
Namun, realitanya hingga saat ini pemerintah belum membayarkan utangnya. Padahal pelaku ritel sudah menanggung selisih harga tersebut sebesar Rp 344,3 miliar.
"Sudah satu tahun lebih pembayaran rafaksi minyak goreng ini belum diselesaikan," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/4).
Dalam kurun waktu lebih dari satu tahun terakhir itu, Aprindo sudah melakukan audiensi secara formal maupun informal kepada Kementerian Perdagangan, BPDPKS, Kantor Sekretariat Presiden, hingga Wakil Rakyat pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI.
