Airlangga Sebut Kebijakan Deforestasi Eropa Bisa Bikin Rugi Rp 105 T

Adapun, sertifikasi lokal yang dimaksud adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk olahan kayu dan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk produk kelapa sawit dan turunannya.

"Dalam berbagai kasus, tentu Uni Eropa perlu verifikasi dan itu ada ongokosnya, siapa yang menanggung ongkos tersebut?" kata Airlangga.

Airlangga menyarankan Uni Eropa untuk menghilangkan adanya geo location pada setiap produk yang masuk ke Eropa. Menurutnya, hal tersebut akan menyulitkan hingga 17 juta petani sawit nasional.

Sebelumnya, Airlangga menjelaskan EUDR tidak mengakui standar yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti SVLK dan ISPO. Aturan tersebut juga tidak mengakui sertifikasi CPO lain, seperti Malaysia Sustainable Palm Oil maupun Roundtable Sustainable Palm Oil. 

Airlangga menganggap kebijakan tersebut berlebihan lantaran Indonesia dan Malaysia patuh kepada beberapa aturan lembaga internasional. Oleh karena itu, ia menilai penerapan UEDR dapat menimbulkan gejolak perdagangan antara Indonesia dan Eropa.


.