Produksi Industri Knalpot Aftermarket Anjlok 90% Gara-gara Razia
Maka dari itu, Asep berharap agar pemerintah menerbitkan peraturan terkait standar knalpot aftermarket dalam waktu dekat. Regulasi tersebut bertujuan untuk membedakan knalpot aftermarket dengan knalpot brong.
Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menargetkan aturan tersebut terbit bulan depan atau saat Ramadan 2024. Untuk diketahui, penggunaan knalpot saat ini tunduk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 56 Tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor.
"Kalau saya mau aturan tersebut terbit secepatnya. Harusnya dalam sebulan selesai penggodokan aturannya," kata Hanung di kantornya, Jumat (23/2).
Hanung menjelaskan sejauh ini belum ada aturan resmi terkait standar knalpot aftermarket. Maka dari itu, ia berharap agar penindakan terkait implementasi regulasi yang mengatur knalpot tidak dilakukan.
Jika terpaksa dilakukan penindakan pada knalpot yang melanggar, Hanung mendorong aprat penegak hukum untuk lebih dulu melakukan pengujain knalpot yang sesuai sebelum menindak. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
"Sementara regulasi standar knalpot aftermarket dikerjakan, kami berharap jangan dilakukan penindakan," katanya.
