Kementerian Investasi Akan Cek Tata Kelola Vale Usai Libur Lebaran
Adapun, untuk perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia, Bahlil mengatakan masih dalam proses karena masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya, terkait pembangunan smelter di Papua dan penambahan saham pemerintah sebesar 10%.
Pembangunan smelter menjadi salah satu fokus, karena selama ini Freeport membangun smelter di luar Papua, meski tambangnya berada di Papua. Bahlil mengatakan, pemerintah menginginkan pemerataan ekonomi, sehingga pembangunan smelter di Bumi Cendrawasih tersebut, diupayakan terwujud.
Saat ini, porsi kepemilikan pemerintah di Freeport tercatat sebesar 51%. Ke depan, jika penambahan 10% terjadi, maka total saham pemerintah akan mencapai 61%.
"Nanti ke depan saat masa kontrak tahap kedua sudah selesai, nanti kepemilikan pemerintah menjadi 61%. Jadi, Freeport bukan lagi Freeport McMoran, melainkan Freeport Indonesia,"ujar Bahlil.
Sebagai informasi, IUPK Freeport akan berakhir pada 2041. Terdapat beberapa syarat yang diminta oleh pemerintah antara lain, kepemilikan saham Indonesia melalui MIND ID ditambah kenaikan porsi kepemilikan pemerintah sebanyak 10%. Freeport juga diwajibkan untuk membangun smelter baru di Kawasan Terpadu Fakfak, Papua Barat.
Bahlil mengatakan, pemerintah memang berencana untuk memperpanjang kontrak dengan Freeport, sebab produksi tambang tembaga tersebut akan mencapai puncaknya pada 2035.
