Isu-isu Konflik di Muslim Summit dan Kecaman Anggota OKI
Erdogan juga menyerukan pemulihan Dewan Keamanan untuk mewakili 1,7 miliar orang di dunia Islam. Tiongkok, AS, Prancis, Inggris, dan Rusia merupakan anggota tetap Dewan Keamanan. "Dunia lebih besar dari lima negara tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Presiden Rouhani meminta negara-negara muslim memasukkan perjanjian perdagangan preferensial menggunakan mata uang masing-masing dan menciptakan mekanisme khusus untuk kerja sama perbankan dan keuangan. “Dunia Muslim harus merancang langkah-langkah untuk menyelamatkannya dari dominasi dolar AS dan rezim keuangan Amerika,” kata Rouhani.
(Baca: Jokowi Bertemu Aung San Suu Kyi, Ingatkan Keamanan Rakhine State)
Kecaman Arab Saudi dan Sekjen OKI
Arab Saudi menolak keras penyelenggaraan Muslim Summit 2019 karena menilai konferensi itu bisa menjadi organisasi tandingan bagi OKI. Raja Salman bin Abdulaziz dalam pembicaraan lewat telepon dengan Mahathir mengatakan, diskusi mengenai masalah negara-negara muslim harus dilakukan melalui OKI. Sumber Saudi yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa Arab Saudi hanya akan hadir jika pertemuan diadakan di bawah bendera OKI.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal OKI Yousef al-Othaimeen mengatakan, pertemuan seperti itu hanya akan memecah belah umat Islam. “Bukan kepentingan negara Islam untuk mengadakan KTT dan pertemuan di luar kerangka OKI, terutama pada saat ini ketika dunia menyaksikan banyak konflik," kata Othaimeen kepada Sky News Arabia, tanpa secara langsung menyebut Malaysia. Ia juga mengatakan bahwa setiap upaya pelemahan OKI adalah pelemahan terhadap Islam dan muslim di dunia.
(Baca: Israel dan Palestina Saling Gempur, PBB Serukan Gencatan Senjata)
Pakistan yang semula dijadwalkan hadir juga menarik diri dari Muslim Summit. Seperti dilansir Reuters, para pejabat Pakistan mengatakan bahwa Presiden Imran Khan menarik diri dari KTT itu lantaran tekanan dari sekutunya, Arab Saudi.
Mahathir mengklarifikasi tudingan OKI dengan mengatakan bahwa tidak ada niat untuk menciptakan blok baru seperti yang disinggung oleh beberapa pengkritiknya. “KTT itu bukan sarana untuk membahas tentang agama atau urusan agama, tetapi secara khusus untuk membahas keadaan urusan umat Islam,” tutur Mahathir.
Reporter: Galuh Destya Ramadhani (Magang)
