Pembayaran Gas dengan Rubel Berlaku, Eropa di Ambang Krisis Energi
Sementara itu Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan bahwa terkait ancaman, permintaan Putin, atau apapun sebutannya, untuk membayar dengan Rubel, kontrak harus dihormati. “Sangat penting bagi kami (Jerman) untuk tidak memberikan sinyal bahwa kami dapat diperas oleh Putin,” kata dia.
Reaksi yang sama juga ditunjukkan Menteri Ekonomi Prancis, Bruno Le Maire, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, agar Rusia menghormati kontrak yang telah disepakati. “Kami tidak akan melakukannya (membayar dengan rubel),” kata Johnson melalui juru bicaranya.
“Kesepakatan internasional mencakup klausul pembayaran dan mata uangnya. Posisi kami tetap mengacu pada kontrak tersebut,” tulis pernyataan perusahaan perdagangan gas asal Belanda, Gasterra.
Sama halnya dengan perusahaan energi Eneco. “Eneco memiliki kontrak jangka panjang dengan Wingas, anak usaha Gazprom di Jerman, untuk pengiriman hingga 2030. Eneco berharap kontrak tersebut dengan Wingas yang dalam euro dihormati”.
Analis dari Fitch Solutions mengatakan bahwa pemerintah Rusia saat ini diliputi ketakutan Gazprombank akan terkena sanksi dari negara barat di tengah upaya Eropa untuk mengurangi ketergantungannya terhadap pasokan energi Rusia.
“Kontrak jangka panjang pembelian gas dari Rusia dilakukan dalam euro, dan tanpa negosiasi ulang kontrak tersebut, Rusia tidak memiliki dasar hukum untuk memaksakan permintaannya,” kata analis tersebut.
Untuk memaksakan pembayaran dalam rubel, Rusia harus mematikan aliran gas ke 27 negara Uni Eropa yang akan memicu eskalasi konflik yang tidak pernah terjadi bahkan pada perang dingin.
Perintah yang ditandatangani oleh Putin menetapkan mekanisme bagi pembeli untuk mentransfer mata uang asing ke rekening khusus di bank Rusia, yang kemudian akan mengirim rubel kembali ke pembeli asing untuk melakukan pembayaran gas.
Putin mengatakan peralihan itu dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan Rusia, dan itu akan tetap pada kewajibannya pada semua kontrak.
