Menteri Susi Minta Pemberantasan Illegal Fishing Tetap Jadi Prioritas
Seiring dengan hal tersebut, neraca perdagangan perikanan juga menjadi nomor satu di Asia Tenggara pada tahun 2015-2016. Hal ini, lanjut Susi, berkat komitmen dan ketegasan Satgas 115 yang telah memberikan efek jera kepada pelaku illegal Fishing.
Menteri Susi berpesan agar seluruh lini aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas 115 bersinergi menjaga kedaulatan laut Indonesia. Hal ini penting karena perang di masa mendatang akan mengarah pada kecukupan pangan.
(Baca: Jelang Akhir Masa Jabatan, Menteri Susi Minta Maaf)
Asops Kasal TNI Laksa Didik Setiyono menyampaikan perlunya aturan terhadap sumber daya penegakan hukum dan kedaulatan di laut. Selama ini, TNI AL telah menggelar operasi, namun hanya mampu pada daerah rawan selektif.
"Masih terdapat kekosongan dari kehadiran unsur di laut dibandingkan dengan luasnya area perairan Indonesia yang harus diawasi," ujar dia. Oleh karena itu, perlu aturan terhadap Sumda Gakkum dan Gaklat di laut.
Sebagai informasi, Rakornas Satgas 115 diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 17-19 September 2019. Rakornas tersebut mengangkat tema “Memantapkan Peran Negara dan Masyarakat dalam Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing”.
(Baca: KKP Temukan 13 Kapal Pengawas Vietnam Parkir di Landas Kontinen RI)
