Guru Besar FKUI Minta Jokowi Lockdown Provinsi Rawan Virus Corona

Dia mencontohkan, tenaga kesehatan di Inggris mengancam tidak melanjutkan tugas mulianya menangani pasien virus corona karena kelangkaan ADP. "Pemerintah pusat memang telah mendistribusikan APD melalui pemerintah daerah (pemda). Namun, suplai dan kebutuhan APD selama pandemi Covid-19 merupakan hal yang dinamis dan krusial," ujar Siti dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (26/3).

Dia juga meminta pemerintah tegas mengatur masyarakat untuk diam di rumah. Pasalnya, lebih dari 500 akademisi dunia menyatakan bahwa pembatasan sosial (social distancing) tidak cukup untuk mengontrol penyebaran infeksi SARS-CoV-2, sehingga dibutuhkan tindakan pembatasan lebih lanjut.

Contohnya, otoritas di New South Wales, Australia memberlakukan denda dan hukuman penjara bagi pelanggar peraturan, individu dan perusahaan, yang tidak membatasi kegiatan sosial. Sedangkan ketidakdisiplinan pembatasan sosial di Italia dan Iran menyebabkan peningkatan jumlah kesakitan dan kematian yang drastis.

Pemerintah juga diminta membuat rencana mitigasi dan rencana strategis penanganan Covid-19 di fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit di Indonesia."Perlu dibedakan fasilitas kesehatan yang melayani Covid-19 dan nonCovid-19 untuk mencegah infeksi di dalam fasilitas kesehatan tersebut, seperti halnya di Korea Selatan," kata Siti.

Lebih lanjut dia mengatakan pasien yang termasuk Orang Dengan Pemantauan (ODP) dirawat di rumah dengan pemantauan ketat terstruktur dan protokol melalui sistem telekomunikasi tidak langsung. Sedangkan Pasien dalam Pengawasan (PDP) ringan dirawat di rumah sakit darurat yang ditunjuk pemerintah, sedangkan yang berat perlu pengawasan ketat di rumah sakit rujukan.

(Baca: Pemerintah Butuh 4.000 Relawan Covid-19, Dokter hingga Sopir Ambulans)