PGRI Kritik Aturan Baru Nadiem soal Dana BOS untuk Guru Honorer

Akhirnya Kepala Sekolah harus mencari cara lain untuk mendapatkan dana talangan tersebut. "Banyak guru yang tidak ingin jadi Kepala Sekolah karena BOS. Mereka bahkan menggadaikan kendaraan untuk membayar guru honorer," ujarnya.

(Baca: Sri Mulyani Pangkas Tahapan Penyaluran Dana BOS dan Dana Desa )

Kendati demikian, dia mengapresiasi kebijakan penyaluran BOS langsung kepada sekolah dari Kemendikbud. Sehingga tidak melalui Pemerintah Daerah (Pemda). Sebab, selama ini dana BOS yang diberikan ke Pemda tidak sesuai dengan jumlah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana tak menampik bahwa memang ada keterbatasan dana operasional untuk sekolah.

Pihaknya pun terus mencari jalan untuk solusi dalam permasalaham tersebut, dengan aturan-aturan yang lebih detail. "Kami bukan pemberi kepuasan, tapi pemberi jalan. Dengan kebijakan saat ini cukup dapat apresiasi luar biasa," kata Erlangga.

(Baca: Sri Mulyani Cairkan Dana Bantuan Rp 9,8 Triliun ke 136 Ribu Sekolah)