BNPT Masih Identifikasi 600 WNI Bekas ISIS

Selain identitas dan HAM, pemerintah bakal membahas aspek deradikalisasi. Menurut Suhardi, proses deradikalisasi tidaklah mudah. Apalagi sekitar 600 orang tersebut memiliki pengalaman dan pemikiran sebagai teroris lintas batas dalam waktu lama.

“Orang menjadi radikal bisa bertahun-tahun, lintas generasi terpengaruh, dan sebagainya. Bayangkan susahnya, tingkat kesulitan mereduksi dan menghilangkan traumatis itu,” ujarnya.

Di satu sisi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memberi tenggat waktu pembahasan terkait pemulangan 600 terduga teroris lintas batas hingga Mei 2020. Tentunya, batasan waktu itu berlaku setelah pemerintah mengambil keputuan untuk memulangkan atau tidak.

(Baca: Mahfud Sebut WNI Terlibat Terorisme Paling Banyak di Suriah)

Draf hasil keputusan akan dibahas bersama Wakil Presiden Maruf Amin pada April 2020. Baru kemudian dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna mendapatkan masukan.

"Tapi sampai hari ini (4/2) masih dalam proses pembahasan di internal pemerintah karena negara-negara lain belum ada yang memulangkan," kata Mahfud, pada Selasa lalu (4/2).

Mahfud mengaku tak sepakat dengan opsi pemulangan sekitar 600 orang terduga teroris lintas batas. Sebab, mereka dianggap berbahaya lantaran berpotensi menyebarkan paham terorisme di Tanah Air. "Karena jelas-jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris," kata Mahfud.

Hal senada disampaikan Jokowi. Menurutnya, opsi pemulangan terhadap sekitar 600 terduga teroris lintas batas tersebut tak tepat.

Meski demikian, Jokowi masih akan membahas masalah tersebut. “Saya akan bilang tidak, tapi masih akan dibahas dalam rapat terbatas dengan para menteri kabinet," kata Jokowi, beberapa waktu lalu.

(Baca: Ditolak Pulang, Sejarah Kebangkitan hingga Kehancuran ISIS)