Pemerintah akan Bentuk Lembaga Penjamin Polis Asuransi

Direktur Pengawas Asuransi OJK Ahmad Nasrullah mengusulkan agar tak seluruh perusahaan asuransi dapat menjadi anggota LPP. Ada kriteria yang harus dipenuhi, salah satunya rasio kecukupan modal (RBC). Saat ini, ambang batas RBC asuransi sebesar 120%.

"Perusahaan asuransi yang memiliki RBC di bawah ambang batas yang ditetapkan OJK tidak bisa jadi anggota atau bisa tapi dengan premi yang lebih besar," jelas Nasrullah.

Hal ini penting untuk menghindari dana LPP habis di awal pembentukan demi menyuntik asuransi yang sudah mengalami kesulitan likuiditas dan modal. Rata-rata RBC asuransi jiwa saat ini berada di atas 500% dan asuransi umum di atas 200%.  

"Tetapi jika dibedah secara individu, ada satu hingga dua yang sakit," terang dia. 

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan pihaknya mengusulkan tak seluruh produk asuransi dijamin LPP.  Salah satunya, investasi dalam produk unitlink. 

"Unitlink itu ada dua unsur, proteksi dan investasi. Investasi tidak di-cover, tapi proteksinya," kata Togar.

Selain itu, menurut dia, pertanggungan yang dijamin juga harus dibatasi. Kebijakan ini mengikuti batasan pada penjaminan simpanan oleh LPS. 

"Misalnya, pertanggungan dibatasi maksimal Rp 250 juta, seperti simpanan di LPS yang dibatasi maksimal Rp 2 miliar," ujarnya.

(Baca: Ombudsman Bentuk Tim Investigasi Kasus Jiwasraya, Asabri, dan Taspen)