Pemerintah akan Rombak 24 UU Melalui Omnibus Law Keamanan Laut

Dalam pembukaan rapat tersebut, Mahfud menyatakan bakal membenahi tumpang tindih lembaga yang menangani masalah kelautan. Sebelumnya Jokowi menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada tujuh lembaga yang tugasnya tumpang tindih dalam mengurus kelautan. Empat di antaranya yaitu TNI Angkatan Laut, Polisi Air, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Presiden pun meminta agar ada satu pintu koordinasi dalam menangani masalah perairan Indonesia. "Masing-masing lembaga memiliki kinerja yang baik. Presiden menyebut Bakamla (sebagai pintu koordinasi),” ujar Mahfud.

Dia menilai masalah tumpang tindih yang terjadi di lapangan lantaran ada ketidakpahaman wewenang tugas antara TNI Angkatan Laut dan Bakamla. “Ada perbedaan di lapangan. Tidak salah. Itu kami diskusikan hari ini,” kata Mahfud.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan peran Bakamla akan diperkuat melalui Omnibus Law keamanan laut. Dengan memperkuat kewenangan Bakamla, menurut Luhut, TNI tak perlu dikerahkan untuk menangani masalah yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Perairan Natuna. Penempatan TNI di ZEE dinilai tak cocok dengan aturan pergaulan internasional.

(Baca: TNI Tak Cocok di Natuna, Pemerintah Perkuat Bakamla lewat Omnibus Law)