Perppu KPK Tunggu Uji Materi, Ahli Hukum Menilai Argumen Jokowi Keliru
Bila Perppu tak dikeluarkan, Bivitri menilai tugas KPK hanya sebatas pencegahan korupsi, tanpa adanya penindakan. Hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi.
(Baca: Jokowi Tak Akan Terbitkan Perppu KPK Selama Uji Materi di MK)
Selain itu, indeks pemberantasan korupsi Indonesia dapat merosot. Hal ini bisa berdampak pada investasi di Indonesia serta kesejahteraan masyarakat.
Ia pun meminta Jokowi untuk berhati-hati dalam sikapnya yang disebut sebagai sopan santun. "Indonesia bisa menjadi negara sopan yang membuat pemerintah tidak tegas terhadap apa yang harus dilakukan," ujar dia.
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari pun menilai, ia tidak melihat Jokowi bersikap sopan santun terhadap adat ketatanegaraan. Sebab, revisi UU KPK tersebut memperbolehkan Jokowi sebagai satu-satunya presiden yang bisa menunjuk dan melantik Dewan Pengawas KPK.
Sedangkan, presiden berikutnya dapat menunjuk Dewan Pengawas melalui panitia seleksi (pansel). "Patut dipertanyakan apakah Presiden tidak menghormati sopan santun adat ketatanegaraan?" ujar dia.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan tidak etis jika menerbitkan Perppu KPK saat uji materi di MK masih berlangsung. Sebab, hal tersebut bakal mengganggu proses uji materi di MK. “Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertata negara,” kata Jokowi.
(Baca: Jokowi Godok Susunan Dewan Pengawas KPK, Desember Dilantik)
