Jokowi Godok Susunan Dewan Pengawas KPK, Desember Dilantik
“Bisa dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dan aparat penegak hukum yang pas,” kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.
(Baca: ICW Sebut 10 Konsekuensi Buruk Jika Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK)
Menurut Yasonna, posisi Dewan Pengawas akan serupa dengan Inspektorat di Kementerian. “Karena built-in system dia. Dia internal, di dalam, menjadi bagian daripada KPK,” ucapnya.
Adapun pembentukan Dewan Pengawas sebelumnya sempat menuai polemik. Peneliti ICW Tama Satya Langkun menilai KPK tidak memerlukan Dewan Pengawas karena sudah memiliki Direktorat Pengawasan Internal dan Dewan Penasihat. Lima pimpinan KPK juga bertugas dengan sistem kolektif kolegial yang membuat adanya saling mengawasi antarpimpinan.
Jika pimpinan melakukan pelanggaran bisa dibentuk majelis kode etik untuk memprosesnya. Di sisi lain, pegawai di internal dinilai berani mengkritik pimpinannya.
Dengan sistem pengawasan yang ada tersebut, Tama menyebut sudah ada pimpinan yang terkena masalah etika. "KPK dilengkapi dengan mekanisme internal yang menurut saya itu terpakai,” katanya.
Di sisi lain, tiga fraksi di DPR, yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat menolak mekanisme pemilihan Dewan Pengawas secara langsung oleh Presiden. Menurut ketiga fraksi tersebut, ada potensi penyalahgunaan wewenang jika Dewan Pengawas dipilih langsung oleh Presiden.
