Rencana Pencalonan Anggota BPK dari Politisi Menuai Kritik
(Baca: Tiga Politikus Disebut Akan Mencalonkan Diri Jadi Anggota BPK )
Pendapat senada juga diutarakan oleh Ekonom FEB Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty. Menurutnya, sudah seharusnya anggota BPK bukan seorang politisi, karena UU Tahun 2006 tentang BPK sendiri sudah jelas menyebutkan bahwa anggota BPK bebas dari kepentingan politik.
Telisa menyebut seharusnya jika seorang politisi hendak mencalonkan diri menjadi anggota BPK maka harus non aktif dari partai. "Ia harus keluar dari keanggotaan partai, harus ada pernyataan integritasnya," ujar Telisa.
Telisa mengakui, bahwa sesungguhnya kinerja BPK sudah cukup baik dan terus melakukan perbaikan sebagai mitra pemerintah, walaupun masih ada ketidakpuasan seperti daerah yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian lalu kepala daerahnya terkena kasus. Selain itu, beberapa kali laporan BPK tidak korelasi dengan laporan daerah.
Namun, potensi konflik kepentingan pasti akan selalu ada selama kursi anggota BPK masih ada yang diduduki politisi. Solusinya cuma satu, politisi tersebut harus non aktif dari partai dan bisa kembali aktif di politik setelah masa jabatan sebagai anggota BPK berakhir.
Masalahnya, upaya agar BPK bersih dari kepentingan politik sulit terwujud, sebab BPK dipilih dan diusulkan oleh DPR, yang merupakan lembaga politik dan diisi oleh orang-orang dari partai politik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sejatinya sudah mengusulkan sebaiknya anggota BPK dari non partai. Namun, selama proses seleksi masih dipegang oleh DPR, Telisa menyebut susah mengeluarkan aspek politik dalam anggota BPK.
"Mungkin solusinya bisa lebih ke komposisi anggota BPK, diperbanyak yang profesional, mungkin bisa dari DPR tapi ya lepas jabatannya dulu dan anggota dari partai politik tidak usah banyak, cukup satu saja sebagai pengawas," ujar Telisa.
