Peluang Demokrat Gabung Kubu Jokowi, Puan: Perlu Pertimbangan Koalisi
Sementara itu politisi PDIP Pramono Anung menyebut potensi bertambahnya partai pendukung ditentukan oleh Presiden Jokowi. "Kewenangan sepenuhnya ada pada presiden terpilih," kata Pramono.
Pramono menyebut pertemuan antara Jokowi dengan AHY merupakan silaturahmi untuk menyamakan persepsi guna meredam ketegangan usai Pillpres 2019. Pramono enggan mengomentari lebih jauh soal apakah pertemuan Jokowi dengan AHY ataupun Zulkifli sebagai bentuk lobi mengajak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.
Pramono juga menyatakan berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, partai pendukung Jokowi memiliki suara mayoritas yang mengisi setidaknya 50% kursi di parlemen. Dia yakin pemerintahan Jokowi di periode kedua akan kuat dengan dukungan partai koalisi yang sudah terbentuk.
(Baca: Partai Demokrat Tetap Setia Dukung Prabowo hingga Pilpres 2019 Selesai)
"Sehingga bayangan terhadap sistem pemerintahan yang kuat sudah ada di depan mata. Karena presidennya dan partai pendukung utamanya itu kebetulan pada koalisi yang sama. Sehingga apakah kemudian ada tambahan (parpol)? Itu kewenangan sepenuhnya ada pada presiden," kata Pramono.
Sementara itu Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menegaskan pertemuan AHY dan Jokowi merupakan pertemuan yang tidak terkait dengan transaksi politik. Rachland menegaskan posisi AHY hanya memenuhi undangan Jokowi.
“Kami bukan pihak yang meminta bertemu. Artinya itu bukan pertemuan untuk menyampaikan pesan SBY kepada Jokowi. Percakapan terakhir SBY dengan Jokowi adalah pada saat Presiden menjenguk Ibu Ani (Yudhoyono),” bunyi cuitan Rachland.
(Baca: 'Drama' Demokrat di Kubu Prabowo-Sandi Jelang Pencoblosan Suara )
