Pembangunan Infrastruktur Tidak Akan Kendor Meski SDM Jadi Fokus

(Baca: Proyek Infrastruktur Terkendala Dana, Kemenhub Dorong Skema KPBU)

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan, pemerintah akan melibatkan banyak pihak swasta agar program vokasi berjalan lebih masif. Untuk itu, pemerintah sedang merancang aturan super deduction tax. Melalui aturan tersebut, pihak swasta yang berinvestasi di program vokasi bisa mendapatkan tambahan faktor pengurang pajak hingga 200% dari yang seharusnya.

Alhasil, penghasilan kena pajak badan usaha menjadi lebih kecil. Pajak penghasilan (PPh) badan yang dibayarkan pun bisa menjadi lebih rendah. "Pelibatan swasta harus terus didorong, termasuk memberi insentif kepada mereka," kata Hanif.

Hanif menyebut skema pemagangan di dalam dan luar negeri juga akan didorong mulai tahun depan. Lebih lanjut, pemerintah menyiapkan program Kartu Prakerja untuk bisa mendorong SDM yang berkualitas.

Hanif mengatakan, Kartu Prakerja nantinya berisikan paket pelatihan dan sertifikasi. Ada pula insentif honor bagi para pemegang kartu yang belum mendapat pekerjaan setelah mendapat pelatihan. "Kami sedang membuat formula Kartu Prakerja yang lebih pas, misalnya istilahnya apa, berapa lama, besarnya berapa dan segala macam," kata Hanif.

Dengan menggenjot program vokasi, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran akan semakin menurun di kisaran 5%-5,3% pada 2020. Pada 2018, tingkat pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 5,3%.

(Baca: Kartu 'Sakti' Jokowi Sumbang Kemenangan Versi Hitung Cepat)