BPN Prabowo-Sandi Sebut Banyak BUMN Curangi Pemilu
(Baca: Temukan Indikasi Kecurangan, Bawaslu Awasi TPS Rawan)
Selain itu, banyak pejabat publik seperti gubernur, bupati, dan kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, kecurangan seperti ini tidak ia temukan ketika Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan diri sebagai presiden untuk kedua kalinya pada 2009.
Untuk itu, BPN akan mengajukan gugatan atas dugaan kecurangan tersebut. “Semua kecurangan sudah kami laporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” katanya. BPN juga siap melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika masih ada indikasi kecurangan.
(Baca: Tim Kampanye Jokowi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Luar Negeri)
Selain BPN Prabowo-Sandi, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf melaporkan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di luar negeri ke Bawaslu. Laporan dibuat seiring maraknya informasi tentang warga negara Indonesia (WNI) yang tidak bisa menggunakan hak pilih-nya.
Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan menjelaskan sebagian besar informasi didapatkan dari WNI di luar negeri melalui media sosial, grup WhatsApp, maupun pengaduan resmi ke posko.
Dugaan pelanggaran Pemilu 2019 ini ditemukan di enam sampai tujuh negara. "Berbagai macam bentuk kecurangan atau pelanggarannya, terutama di Sydney yang menonjol," kata dia, Senin (15/4) pekan lalu. Laporan dari TKN ini telah diterima oleh tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu.
(Baca: Moeldoko: Menghasut untuk People Power Bisa Dipenjara)
