Eggi Sudjana Cs Protes Bawaslu Soal Surat Suara Tercoblos di Malaysia
Eggi bahkan mengaku sudah datang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur (KL) untuk meminta informasi langsung dari Duta Besar Rusdi Kirana. "Saya datang, tidak ada yang menerima," kata Eggi.
Sedangkan perwakilan tim yang lain yakni Pitra Romadoni menuduh KPU dan Bawaslu mandul dalam menangani kasus ini. Menurutnya, penyelenggara Pemilu 2019 itu kurang berkoordinasi dengan PDRM sehingga tak mendapatkan akses pemeriksaan. "Mereka kurang berkoordinasi," katanya.
Sebelumnya, Eggi, Pitra, dan kawan-kawan telah melaporkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo, Dubes RI untuk Malaysia Rusdi Kirana, serta calon legislator DKI II Davin Kirana sebagai terduga pelaku kecurangan. Empat pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang digunakan yakni pasal 532, 537, 550, dan 456.
(Baca: Terkait Surat Suara Tercoblos, Tim KPU-Bawaslu Bertemu Polisi Malaysia)
Apabila dikutip secara persis, pasal 532 berbunyi: 'Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).'
