Ancaman People Power Potensi Jadi Blunder bagi Prabowo-Sandiaga
Berbagai kecurangan yang ada pun masih dapat ditangani oleh lembaga yang berwenang, seperti Bawaslu, DKPP, polisi, PTUN, hingga Mahkamah Konstitusi. "Bahwa ada kecurangan saat ini iya, tapi kan sudah ada saluran untuk melaporkan," kata Arif.
(Baca: Jelang Pemilu 2019, Investor Khawatir Kondisi Politik Dalam Negeri)
Lebih lanjut, Arif menilai pengerahan kekuatan massa sebenarnya memang dapat dilakukan. Hanya saja, hal itu hanya bisa dilakukan jika terbukti adanya gangguan kebebasan dan kesetaraan.
Jika pengerahan kekuatan masaa dilakukan hanya untuk kepentingan politik tertentu, dia tak yakin hal tersebut dapat terwujud. "Bagi saya ini menunjukkan bahwa elite politik kita ingin menang sendiri," kata Arif.
Narasi memobilisasi massa sebelumnya kerap diutarakan kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Narasi ini awalnya digaungkan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Amien Rais yang mengancam bakal mendorong masyarakat berbondong-bondong bergerak bila terjadi kecurangan dalam Pemilu.
(Baca: Katadata Investor Index: Investor Puas dengan Kinerja Pemerintah)
Menurut Amien, rencana aksinya itu merupakan bagian dari pemberontakan sosial atau social revolt masyarakat kepada penguasa. “Apabila ada kecurangan, kami akan mendorong masyarakat ke Monas,” kata Amien.
Wacana serupa disampaikan Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandiaga, Sugiono. Menurut Sugiono, pihak-pihak yang curang dalam Pilpres 2019 akan berhadapan dengat kekuatan rakyat.
Sugiono mengatakan, rakyat tak akan mau dicurangi dalam kontestasi politik tahun ini. Pasalnya, rakyat saat ini menginginkan perubahan dan pemerintahan yang bersih. Sugiono menyebut rakyat tidak mendapatkan dua hal tersebut di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini.
"Masyarakat tidak akan mau dong hak-hak mereka dicuri, dibohongi, kan begitu," kata Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandiaga, Sugiono di The Darmawangsa, Jakarta, Rabu (10/4).
