Per Awal Maret 2019, Bawaslu Catat 6.280 Dugaan Pelanggaran Pemilu
(Baca: PSI Desak Bawaslu Buka Kembali Kasus Mahar Politik Sandiaga)
Terkait dengan pelanggaran pidana, Ratna mengatakan saat ini sudah ada 45 putusan yang telah diterbitkan Bawaslu. Dari jumlah tersebut, 34 putusan telah dinyatakan inkrah dan 11 putusan masih dalam proses. Putusan tesebut tersebar di Sumatera Barat (1), Sulawesi Tenggara (2), Sulawesi Selatan (5), Sulawesi Tengah (9), Jawa Tengah (7). Lalu, Yogyakarta (2), Nusa Tenggara Timur (7), Kepulauan Riau (1), DKI Jakarta (4), Kalimantan Selatan (2), Jawa Barat (1), Riau (2), Bali (1), Jawa Timur (2), Kalimantan Timur (1), dan Kalimantan Barat (1).
Ada enam kasus terkait politik uang yang telah diputus. Rinciannya, satu putusan di Kepulauan Riau, tiga putusan di Jakarta, satu putusan di Jawa Barat, dan satu putusan di NTB. Dua putusan terkait politik uang tersebut menghasilkan vonis penjara enam bulan. Tiga putusan menghasilkan vonis penjara tiga bulan. Satu putusan menghasilkan vonis penjara empat bulan.
"Adapun pelaku dari politik uang ini adalah empat calon anggota DPR/DPRD/DPD dan satu orang pelaksana kampanye," kata Ratna. (Baca: Bawaslu Catat 28 Pelanggaran Pemilu 2019, Politik Uang Terbanyak)
Terkait kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Bawaslu menemukan 165 kasus di 15 provinsi. Jumlah pelanggaran netralitas ASN paling banyak terjadi di Jawa Tengah, yakni 43 kasus. Kemudian, Sulawesi Selatan 26 kasus, Sulawesi Tenggara 19 kasus, Jawa Barat 17 kasus, Banten 16 kasus, Bali delapan kasus, Sulawesi Barat tujuh kasus, NTB enam kasus. Lalu, Riau dan Kalimantan Timur masing-masing lima kasus, Bangka Belitung tiga kasus, Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan masing-masing dua kasus, serta Maluku satu kasus.
Jabatan yang melakukan pelanggaran, antara lain delapan ASN, dua perangkat desa, sepuluh anggota BPD, delapan kepala daerah, delapan camat, dua petugas Satpol PP, satu kepala dinas, satu sekretaris kecamatan, dan satu sekretaris desa. Bentuk pelanggaran yang paling banyak dilakukan ASN, yakni melakukan tindakan menguntungkan peserta Pemilu di media sosial sebanyak 40 kasus. Sebanyak 27 kasus ASN melakukan tindakan menguntungkan peserta calon secara langsung. Ada 16 kasus ASN menggunakan atribut peserta Pemilu dan/atau membagikan APK.
Kemudian, 14 kasus ASN menjadi anggota partai politik, sepuluh kasus ASN menghadiri kegiatan peserta Pemilu, dua kasus ASN mencalonkan diri sebagai caleg meski belum mengundurkan diri. Lalu, satu kasus keterlibatan ASN sebagai tim kampanye peserta Pemilu. (Baca: Lebih dari 300 PNS Kena Sanksi karena Tak Netral dalam Pemilu)
