Jakarta Jadi Rajanya Polusi Udara Asia Tenggara
Dia juga menyayangkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang belum juga membuat aturan guna menekan angka PM 2,5 ini. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki otonomi dan kapasitas fiskal untuk mengatasi masalah ini. Pemprov bisa menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk menekan tingkat polusi udara.
"Kalau Pak Anies (Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta) mau, bisa dibikin Perda khusus. Ini bisa menjadi referensi bagi provinsi lain dan nasional," ujar Leonard. Selain itu, Greenpeace menilai, DKI Jakarta memerlukan sistem peringatan untuk memberitahu warganya apabila kondisi udara telah melebihi batas aman.
Langkah pembatasan kendaraan hingga meregulasi pembangkit listrik juga menjadi hal yang perlu dilakukan pemerintah. "Seperti di Beijing dan Bangkok, warganya jadi tahu harus membawa masker atau tidak. Lalu tahu juga jenis masker apa yang perlu digunakan," kata dia.
(Baca: Mulai 2040, Perancis Larang Kendaraan Pakai Bensin dan Diesel)
Menurut data infografik yang diunggah di Instagram @greenpeaceid, hanya Jakarta satu-satunya kota di Indonesia yang dianggap berpolusi udara berat di Asia Tenggara. Namun Leonard mengatakan hal itu tak serta merta membuat kota lain di Indonesia memiliki tingkat polusi rendah.
Ketiadaan kota lain ini disebutnya bisa jadi karena fasilitas pemantauan udara yang minim. "Jadi kami meminta pengadaan alat pemantauan udara yang lebih representatif," ujarnya.
