DPR Kritik Rencana Pemerintah Rangkap Jabatan Kepala BP Batam
"Kami tidak mau Presiden membuat keputusan yang salah karena dibisiki orang-orang yang punya kepentingan bisnis tertentu, golongan tertentu, pribadi tertentu, tapi merugikan masyarakat Kepulauan Riau, khususnya di Batam," kata Ria.
(Baca: Edy Putra Irawady Pegang Sementara Jabatan Kepala BP Batam)
Hilangkan Dualisme Kepemimpinan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, perangkapan jabatan awalnya diusulkan karena terjadi dualisme kepemimpinan di Batam. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai masalah, seperti tumpang-tindih tata ruang, aset, dan properti di Batam.
Tak hanya itu, dualisme Pemerintah Kota Batam dan BP Batam membuat rumitnya perizinan. Hal tersebut lantas membuat pertumbuhan ekonomi Kota Batam melambat.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Batam hanya berkisar di rentang 2-5%. Padahal, beberapa tahun lalu pertumbuhan ekonomi Batam bisa mencapai 10-12%. "Ini saya kira maksudnya baik, memotong dualisme. Kalau enggak, Batam enggak akan bisa maju," kata Tjahjo.
Meski demikian, usulan ini masih terus dikaji oleh pemerintah. Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofjan Djalil mengatakan, Dewan Kawasan Batam masih mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan rencana perangkapan jabatan hingga April 2019.
Sampai tenggat tersebut, pengelolaan BP Batam akan dipimpin oleh Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi. "Dewan Kawasan Batam sampai April terus mendiskusikan masalah tersebut. Harus dicari solusi tanpa meninggalkan good governance," kata Sofyan.
Komisi II DPR akan mengundang Dewan Kawasan Batam untuk dimintai penjelasan lebih lanjut terkait persoalan tersebut. Menurut Herman, pertemuan dengan Dewan Kawasan Batam diperlukan agar masalah ini tak lagi menjadi simpang siur.
(Baca: BP Batam Tidak Dibubarkan, Jabatan Pimpinan Dirangkap Wali Kota)
