Selama 2018, Konflik Agraria Paling Banyak di Sektor Perkebunan
Kerap kali konflik agraria di sektor perkebunan dipicu oleh keputusan pejabat publik dalam menetapkan Hak Guna Usaha (HGU) negara dan perkebunan swasta, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Keputusan pejabat publik tersebut dianggap acap tidak adil terhadap hak-hak rakyat.
Konflik juga dipicu oleh kegagalan program transmigrasi yang dilakukan pemerintah. Faktor lain yang menjadi pemicu karena masifnya perluasan perkebunan sawit di Indonesia.
Saat ini, perkebunan sawit telah menguasai 14 juta ha tanah di Indonesia. "Kenyataan ketimpangan dan konflik agraria akibat konsesi-konsesi perkebunan, khususnya industri sawit ini harus mampu dijawab oleh Perpres Reforma Agraria dan Inpres Moratorium Sawit," kata Dewi.
Sementara, konflik agraria di sektor properti terjadi karena gencarnya pengembangan kawasan industri properti dan real estate. Selain itu, konflik terjadi akibat para pengembang swasta kerap kali memonopoli tanah.
Tanah tersebut hanya diagunkan di bank atau menunggu harganya menguat sebelum dibangun. Padahal, masih banyak masyarakat miskin di perkotaan yang tidak memiliki tempat layak huni. "Bahkan tidak sedikit dari mereka digusur akibat kuatnya arus pembangunan dan pengembangan kota," kata Dewi.
Konflik agraria di sektor properti ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Dewi mencontohkan, hal tersebut seperti terlihat pada pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Dewi memaparkan, perencanaan program BIJB memakan lahan dengan luasan mencapai 5.000 ha. Padahal, hanya 1.800 ha tanah yang saat ini digunakan untuk pembangunan bandara. "Sisanya lebih banyak untuk pengembangan properti kawasan aerocity dan bisnis penunjang BIJB," kata Dewi.
(Baca: Izin Perluasan Lahan Sawit Dibatasi, Petani Soroti Delapan Hal Ini)
