Pembaruan Daftar Pemilih di Tiga Daerah Sulteng Mundur ke 2019
Tjahjo menyebut terdapat daerah lain yang juga terkendala, contohnya Provinsi Papua. Perekaman KTP elektronik di sana baru 70%. Wilayah lain yang serupa ialah Provinsi Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur, perekaman baru 85%.
"Kami mohon masyarakat juga proaktif. (Untuk perekaman KTP) secara detail pemerintah telah menjemput bola," ujarnya. (Baca juga: Menteri Tjahjo Dorong Jutaan Penduduk Proaktif Rekam E-KTP)
Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa medan di wilayah Papua yang sulit menjadi tantangan dalam proses perekaman KTP elektronik.
Selain itu, sebagian masyarakat bermatapencaharian nelayan dan petani tak menganggap dokumen kependudukan penting. Belum lagi kendala peralatan rusak sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bisa mendanai untuk sekali pembelian.
"Sekarang kami sosialisasikan bahwa (mengurus) BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Kesehatan harus dengan KTP elektronik," tutur Zudan. (Baca juga: Dana Tambahan untuk BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp 3 Triliun)