Minus Nasdem, PKS & PBB, 13 Parpol Teken Pakta Integritas Antikorupsi
Partai Nasdem menolak menandatangani pakta integritas SIPP. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pihaknya menolak penandatanganan pakta integritas SIPP karena hanya pencitraan.
Selama ini, Johnny menilai sudah banyak pakta integritas yang ditandatangani partai politik, namun tidak juga dilaksanakan. "Kalau hanya menandatangani selembar kertas yang tidak ada manfaat atau tidak diimplementasikan, itu berdampak buruk terhadap kesan publik terkait pemberantasan korupsi," kata Johnny.
Menurut Johnny, yang dibutuhkan untuk perbaikan partai politik adalah sistem legislasi primer. Selain itu, Nasdem juga menilai diperlukan komitmen kesungguhan dari partai politik untuk mengimplementasikan gerakan antikorupsi.
Ia mengklaim Nasdem selama ini sudah menerapkan sistem tersebut, meski tanpa adanya pakta integritas. "Kami menerapkan politik tanpa mahar, menolak dana saksi, rekrutmen partai berjenjang," kata Johnny.
Selain Nasdem, ada dua partai politik lain yang tak menandatangani pakta integritas SIPP, yakni PBB dan PKS. Kedua partai tak menandatangani karena absen dalam acara yang diselenggarakan KPK tersebut.
Febri mengatakan, absennya PBB dan PKS tidak berarti mereka tak mau mendukung komitmen mewujudkan SIPP. Sebelum acara penandatanganan, KPK telah datang ke seluruh partai politik dan disambut positif. "Itu artinya apa? Ada keinginan bersama untuk melakukan membuat beberapa pondasi perbaikan ke depan," kata Febri.
Ke depan, KPK akan kembali duduk bersama para partai politik untuk mendiskusikan lebih matang terkait SIPP. KPK akan kembali mengajak partai-partai yang belum menandatangani pakta integritas dalam upaya menyusun perbaikan di sektor politik bersama-sama.
(Baca: Baru Tujuh Parpol Serahkan Desain Kampanye Pemilu 2019)
