Bantah Prabowo Soal Korupsi, Jokowi: Kalau Bicara Pakai Data

(Baca juga: JK: Kasus Korupsi Marak Akibat Birokrasi Lambat).

Beberapa langkah yang dilakukan yakni melalui layanan berbasis elektronik, seperti e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting, hingga e-planning. Pemerintah pun sedang memperbaiki sistem pelayanan birokrasi agar semakin cepat dan sederhana.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Lebih lanjut, sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Prabowo menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Karena itu, Indonesia sudah masuk kondisi darurat korupsi. (Baca juga: Prabowo Janjikan Pemerintahan yang Bersih).

Dia mendasarkan pada banyaknya pejabat negara, anggota dewan, menteri, hingga hakim tertangkap KPK. “Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat,” ujar Prabowo di pertemuan internasional itu, akhir bulan lalu.

Karena maraknya korupsi, Prabowo menilai angka kemiskinan rakyat Indonesia meningkat. Sementara itu, para elite justru hidup berkecukupan.