Pembentukan Holding BUMN Migas Masih Terganjal di DPR
Azman enggan menyebut pandangan PGN dan Pertamina yang dianggap bertolak belakang. Yang jelas, Komisi VI masih perlu berdialog dengan pemerintah terkait urgensi pembentukan holding BUMN, khususnya sektor migas ini. Karena, aset, saham BUMN juga merupakan keuangan negara yang harus diawasi oleh DPR.
Sebelumnya, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra mengatakan penolakan terhadap PP 72/2016 ini bisa diselesaikan jika berbagai pihak bisa mengerti dan memahami aturan ini secara keseluruhan. "Satu hal yang paling sering dimunculkan, yaitu PP 72/2016 dimaksudkan untuk menjual BUMN atau privatisasi BUMN tanpa melalui DPR. Itu pandangan yang kurang pas," ujar Hambra kepada Katadata, Jakarta, Jumat (17/2).
(Baca: Kementerian BUMN: PP 72/2016 Membuat BUMN Sulit Privatisasi)
Pemerintah sebenarnya sudah pernah membentuk holding BUMN, seperti di sektor semen dan pupuk, dengan dasar hukum PP 44/2005. Dengan aturan tersebut pemerintah bisa mengalihkan seluruh saham BUMN yang ada dalam holding ke BUMN yang menjadi induknya. Dengan aturan ini, BUMN yang menjadi anak usaha merupakan perusahaan terbuka yang lepas dari kontrol negara.
Hal inilah yang membuat pemerintah merasa harus merevisi aturan tersebut dengan PP 72/2016, sehingga negara tetap memiliki satu saham di BUMN yang menjadi anak usaha. Saham ini pun bukan saham sembarangan, melainkan saham Dwiwarna yang berupa saham seri A. Dengan begitu, anak usaha yang bukan lagi BUMN, tetap didefinisikan sebagai perusahaan negara.
"UU keuangan negara menyebutkan perusahaan negara adalah di mana negara memiliki seluruh atau sebagian saham. UU keuangan negara juga bilang, kalau mau menjual atau memprivatisasi itu harus melalui persetujuan DPR," ujar Hambra. Selain itu, dalam aturan ini, BUMN yang menjadi anak usaha juga tetap diwajibkan menjalankan penugasan (Public Service Obligation/PSO) dari negara.
