Temui Jokowi, Pemuda Muhammadiyah Minta Ahok Dinonaktifkan

(Baca juga:  Hitungan KPU Hampir Rampung: Ahok 43 Persen, Anies 40 Persen)

Hal lain yang juga dibahas adalah masalah korupsi serta terorisme. Dahnil mengatakan Pemuda Muhammadiyah menyampaikan hasil riset soal praktik rente jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan potensi sebesar Rp 44 triliun. Hal tersebut disambut Jokowi bahwa saat ini pemerintah serius melawan korupsi ataupun pungutan liar (pungli).

Terakhir adalah terorisme, di mana Pemuda Muhammadiyah menilai bahwa pendekatan dalam pemberantasan terorisme hendaknya tidak mengedepankan kekerasan. Pemerintah juga dinilai perlu memberikan pendampingan dan membantu ekonomi keluarga para terduga teroris yang tewas dalam proses penangkapan.

"Pak Jokowi juga sampaikan akan beri pendampingan termasuk kepada keluarga Siyono yang di Klaten," katanya. Siyono merupakan terduga teroris yang tewas dalam proses penangkapan oleh Densus 88 pada Maret 2016 lalu.

(Baca juga:  Gandeng Facebook dan Google, Pemerintah Ajak Masyarakat Tangkal Hoax)

Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tidak bisa memaksakan apakah MA akan membuat fatwa hukum terkait Ahok atau tidak. Dirinya hanya menjelaskan Ahok karena adanya tafsir berbeda oleh para praktisi hukum antara dakwaan dengan Undang - Undang Pemda. "Wajar saja kalau ada beda pendapat," katanya.