Laut Cina Memanas, Kontraktor Migas Diminta Buka Kantor di Natuna
Dengan sumber daya sebesar itu menurut Sujatmiko adanya kantor di Natuna diharapkan meningkatkan pengembangan wilayah dan perekonomian lokal di sana. “Ini bentuk implementasi membangun dari pinggir dan pulau-pulau terdepan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar dia. (Baca: Usai Dikunjungi Jokowi, Pemerintah Kembangkan Transportasi Natuna).
Meski ketegangan di Natuna masih memanas, Sujatmiko menilai saat ini belum mengganggu kegiatan hulu migas. Para kontraktor masih beroperasi dan berproduksi seperti biasanya.
Langkah membangun kantor di Natuna juga sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Paskapenembakan kapal Cina tersebut, Jokowi langsung meninjau langsung kepualauan Natuna dengan mendatangi KRI Imam Bonjol–383 yang sedang patroli di perairan Natuna pada 23 Juni 2016. (Baca: Kenapa Kapal Cina Incar Natuna?).
Dalam rapat terbatasnya di atas kapal tersebut, Jokowi meminta kemampuan TNI dan Bakamla dalam menjaga laut harus lebih ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan teknologi radar maupun kesiapannya. Dalam rapat tersebut, Jokowi menegaskan bahwa pengembangan Natuna harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ini akan mendukung rencana menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Kepulauan Natuna dianggap strategis karena merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Daerah ini juga menjadi jalur utama pelayaran laut dunia terutama bagi kapal-kapal yang hendak menuju Hongkong, Jepang, dan Korea. (Baca: Perpanjangan Blok Natuna, di Antara Kepentingan Amerika dan Cina).
