Reshuffle Tertunda, Jokowi-Mega Belum Sepakat Nasib Rini

Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution - Yura Syahrul
11 April 2016, 11:17
Jokowi Rini
Arief Kamaludin|KATADATA

(Baca: Pos Baru untuk Pramono dan Rini di Kabinet Pasca Reshuffle)

Hubungan Rini, Menteri Perdagangan dan Perindustrian di era pemerintahan Presiden Megawati 2001-2004, dengan PDI Perjuangan mencapai titik nadir saat Pansus Pelindo II DPR merekomendasikan kepada Presiden untuk mencopot Rini sebagai Menteri BUMN pada Desember 2015. Sinyal kuat keinginan melengserkan Rini pun disampaikan oleh Megawati dalam pidato politiknya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan pada 10 Januari lalu.

Menurut Mega, BUMN saat ini sudah berbeda dengan amanat konstitusi dan cenderung mengedepankan bisnis. “BUMN hanya diperlakukan seperti 'korporasi swasta' yang mengedepankan pendekatan bisnis semata, atau yang sering didengungkan sebagai pendekatan 'business to business'," katanya, seperti diberitakan cnnindonesia.com.

(Baca: Reshuffle Masih Tarik-Ulur, PKB Merasa Diserobot PDIP)

Perombakan kabinet jilid II ini bisa menjadi pintu untuk melengserkan Rini. Ia kabarnya akan digeser ke posisi Sekretaris Kabinet. Sedangkan Pramono Anung, yang menempati posisi tersebut akan diplot menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Menteri BUMN.

Skenario lainnya adalah menggeser Rini ke posisi Menteri Perindustrian. Selain pernah berpengalaman memangku jabatan tersebut, posisi Menteri Perindustrian Saleh Husin dinilai tak cukup berkilau rapor kinerjanya.

(Baca: PAN Akan Dapat Satu Kursi Menteri Ekonomi)

Tarik-ulur lain yang cukup alot yaitu menyangkut nasib Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, yang dikabarkan bakal terpental.

Sejumlah sumber menyatakan, Luhut meminta agar Rizal dipertahankan, setidaknya hanya bergeser posisi di kabinet. Dukungan serupa juga diperoleh Sudirman dari Wapres Jusuf Kalla yang menginginkan agar ia dipertahankan. Sebaliknya, Kalla ingin Rizal dicopot.

(Baca: Dua Kader Hanura Terancam, Wiranto Masuk Bursa Kabinet)

Pertimbangan lain yang berpotensi mengundurkan waktu pengumuman reshuffle, yaitu upaya merangkul Golkar masuk koalisi pendukung pemerintah. Berhubung kondisi Partai Beringin sedang pecah, maka langkah itu baru bisa dilakukan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar pada Mei mendatang.

Halaman:
Reporter: Metta Dharmasaputra
Editor: Yura Syahrul
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...