Pertamina Merasa Terpojok Sengketa Lahan SPBE Cakung
“Pertamina serba salah. Kalau saya langsung tutup, lalu pemilik lama menggugat Pertamina karena alasan masih proses hukum (masih PK) bagaimana? Makanya kami coba mediasi dulu, kasih waktu. Jika tidak berhasil baru kami tutup. Kalau mau tutup cepat, ya minta saja PN untuk eksekusi,” ujar Ahmad. (Baca: Pengoperasian 18 SPBG Baru pada Kuartal I-2016 Tertunda)
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro juga mengatakan Pertamina tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Karena permasalahan sengketa lahan memang kerap terjadi. Banyak kasus terjadi di mana ada pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan tetapi tidak memiliki dokumen kepemilikan. “Kami akan cek semuanya termasuk ke regulator BPN serta regulator setempat untuk memastikan status lahan yang sebenarnya,” ujar Wianda.
Kasus ini bermula dari pengoperasian SPBE milik PT Garis Cakratama yang terletak di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. SPBE ini berdiri diatas lahan seluas 6.000 meter persegi yang kemudian dianggap ilegal. Bumi Indira Wisesa mengklaim lahan tersebut merupakan miliknya. (Baca: Pembangunan 4 SPBG Terhambat Masalah Lahan)
Kuasa hukum Bumi Indira Wisesa Delyon S. Napitupulu mengaku kliennya memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan (SHGB) nomor 04061/Pulogebang seluas 125.487 meter persegi dan SHGB nomor 1429/Pulogebang seluas 24.275 meter persegi. Sementara Garis Cakratama dinilai melanggar hukum karena diduga memalsukan girik C 2299 persil 10a, Blok S.I, atas nama Umi bin Salih.
Delyon mengatakan Pertamina telah berjanji akan menghentikan operasi SPBE ini setelah ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Namun sampai dengan saat ini, SPBE tersebut terlihat masih beroperasi. Padahal Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan dan memerintahkan untuk membongkar SPBE tesebut. “Kami duga ada oknum-oknum tertentu yang menjadi beking di belakang operasional SPBE itu,” ujar Delyon. (Baca: ConocoPhillips Setop Produksi, Pertamina Tambah Impor Elpiji)
