Dua Kementerian Beda Pendapat Soal Pengurangan Ekspor Minyak
Masalahnya ExxonMobil dan Chevron tidak bisa menjual minyaknya secara langsung karena bergerak di sektor produksi. Untuk menjual, harus melalui perusahaan distribusi (trader) di Singapura, meski masih terafiliasi dengan perusahaannya.
Aturan di Indonesia, transaksi minyak melalui trader dari Singapura akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 3 persen. Artinya Pertamina bisa membeli minyak tersebut dengan harga mahal. Kementerian ESDM dan SKK Migas pun kemudian meminta Kementerian Keuangan untuk menghapus pungutan pajak tersebut.
Namun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro terlihat enggan menyetujui permintaan ini. Pembelian minyak lewat trader memang harus dikenakan pajak. Jika tidak ingin terkena pajak, Pertamina bisa membeli minyak tersebut langsung dari kontraktor tanpa melalui trader.
Alasan untuk mengurangi ekspor dan impor minyak serta penghematan devisa pun belum bisa diterima Bambang. Minyak tersebut harus diekspor terlebih dahulu ke perusahaan trader-nya di Singapura. Kemudian Pertamina mengimpor lagi minyak ini melalui trader tersebut. Artinya tidak ada pengurangan ekspor atau impor. (Baca: Menkeu Persoalkan Penggunaan Trader Dalam Pembelian Minyak)
Dia malah mengatakan akan lebih menguntungkan jika Indonesia mengekspor minyak dan mengimpor kembali dari negara lain untuk kebutuhan kilang. Karena ada selisih keuntungan yang bisa didapat, mengingat harga minyak yang diproduksi dalam negeri lebih mahal dari yang diimpor.
Sudirman merasa perbedaan pendapat ini terjadi karena belum ada pembicaraan lebih detail antar kedua kementerian. Pihaknya bersama SKK Migas menyatakan akan segera membahas masalah ini dengan Kementerian Keuangan. “Bukan hal besar itu, akan ada solusinya,” ujar Sudirman.
