Pertamina Usulkan Masa Transisi Dalam Pengelolaan Blok Mahakam
Meski sudah terlambat, dia mengatakan transisi itu bisa saja dilakukan tahun ini. Dengan begitu Pertamina memiliki waktu selama tiga tahun untuk mempersiapkan diri sebelum memulai kegiatan pada Januari 2018.
Untuk skema masa transisi, pemerintah tidak akan intervensi terlalu banyak. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Pertamina dan Total E&P Indonesie. "Tergantung diskusinya dengan Total. Pertamina akan business to business dengan Total," ujar dia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berharap agar proses pembahasan masa transisi pengelolaan Blok Mahakam, dipercepat. Sebab, semakin pendek proses perundingan, semakin kecil pula risiko penurunan produksi blok tersebut.
Menurutnya, setelah keputusan pengelolaan Blok Mahakam terbit pekan depan, pemerintah akan memanggil PT Pertamina (Persero) dan Total E&P Indonesie. Setelah itu, kedua perusahaan akan diberikan waktu satu bulan untuk melakukan pembahasan. Targetnya masa transisi ini sudah bisa dilakukan setelah bulan April.
Mengenai masa transisi ini, Total E&P Indonesie pernah meminta agar pemerintah memberikan masa transisi selama lima tahun setelah kontrak berakhir. President and General Manager Total E&P Hardy Pramono mengatakan kejelasan yang dimaksud bukan berarti Total ingin diajak dalam pengelolaan Blok Mahakam setelah habis kontrak.
Menurut dia Total membutuhkan kejelasan pengelolaan setelah 2017, karena menyangkut sejumlah kegiatan eksplorasi yang harus dilakukan saat ini. Kegiatan eksplorasi membutuhkan waktu empat hingga lima tahun sebelum berproduksi. Artinya eksplorasi yang dilakukan saat ini, baru bisa dinikmati hasilnya pada 2018.
