Harga BBM Tak Turun Bisa Untungkan Pemerintah untuk Tangani Covid-19
(Baca: Pasokan BBM Berlebih, Pertamina Jual Avtur ke Singapura)
Selanjutnya, Komaidi menilai pemerintah berusaha mendapatkan pemasukan dari keuntungan lebih harga jual BBM di saat harga minyak mentah dunia anjlok. Uang tersebut bisa digunakan untuk penanganan covid-19 yang membutuhkan dana besar.
“Pertamina kan juga ikut berkontribusi penanganan covid-19. Jadi daripada pemerintah menambah subsidi lagi, lebih baik ambil dari keuntungan BBM,” kata Komaidi.
Program bantuan Pertamina untuk penanggulangan covid-19 di antaranya mengubah Rumah Sakit Pertamina Jaya menjadi Rumah Sakit Penanganan Covid-19. Penambahan fasilitas kesehatan sesuai standar penanganan virus corona pun dilakukan.
Pertamina juga mengucurkan bantuan senilai Rp 5 miliar untuk merenovasi Gedung Pagai Rumah Sakit Angkatan Laut Dr Mintohardjo. Bantuan disalurkan setelah rumah sakit itu ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan corona.
Bantuan lain dari Pertamina, seperti dikutip dari situs resminya, di antaranya distribusi 24.000 alat pelindung diri (APD), 1.450 unit kacamata pengaman, 1.140.000 masker, 30.700 liter hand sanitizer, 150 wastafel portable, dan 260.000 sarung tangan. Selama April lalu, Pertamina telah mengucurkan dana Rp 250 miliar untuk seluruh bantuan penanganan corona yang diberikan.
Di luar keuntungan tersebut, Komaidi menilai harga BBM dalam negeri juga masih bersaing dengan negara lain. Meskipun dibanding Malaysia harga BBM Ron 92 Indonesia masih lebih mahal, yakni Rp 9.000 hingga Rp 9.125 per liter. Di Malaysia Rp 3.143 per liter.
“Malaysia lebih murah karena pemerintahnya memberi banyak subsidi, tapi kita lebih murah dari Singapura yang 20 ribuan per liter,” kata Komaidi.
(Baca: Perang Dagang AS-Tiongkok Kembali Memanas, Harga Minyak Anjlok Lagi)
Pemerintah Harus Tetap Terbuka ke Publik
Akan tetapi Komaidi menilai pemerintah kurang menjelaskan ke publik alasan tak menurunkan harga BBM. Hal ini berpotensi membuat kegaduhan di masyarakat yang bisa menyebabkan kondisi semakin tidak stabil. Mengingat kondisi psikologis masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi corona.
“Ini juga bisa menjadi preseden buruk ke depannya jika pemerintah akan menaikkan harga BBM,” kata Komaidi.
Publik, menurut Komaidi, berhak mendapat penjelasan dari setiap kebijakan pemerintah. Bukan sekadar mendapat pengumuman naik atau tidak. Pemerintah mesti merinci kondisi di balik keputusan itu. Terlebih aturan untuk menjelaskan pertimbangan penentuan harga BBM sudah ada.
“Itu yang belum ada. Nanti kalau naik karena harga minya naik, masyarakat gaduh lagi. Sudah saatnya segalanya terbuka sekarang,” kata Komaidi.
(Baca: Bayang-Bayang Ketimpangan New Normal Pendidikan Akibat Pandemi)
