Harap-harap Cemas Gejala Dinasti Politik Jokowi di Pilkada Solo

(Baca: Pengumuman Calon Paslon PDIP di Pilkada Medan Tunggu Arahan Megawati)

Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menilai dinasti politik sah-sah saja dilakukan secara konstitusional. Hanya saja, Arif menilai dinasti politik ini berbahaya karena bisa berujung pada pemusatan kekuasaan dan ekonomi.

Kondisi itu lebih lanjut akan semakin menguatkan oligarki di Indonesia. "Kita lihat kecenderungannya ini semakin meningkat," kata Arif.

Arif mengatakan, dinasti politik juga akan memperlemah kontrol terhadap kekuasaan. Sebab, cabang-cabang kekuasaan dalam dinasti politik dipegang oleh orang-orang yang punya hubungan kekeluargaan.

Jika kontrol terhadap kekuasaan melemah, Arif menilai penyalahgunaan kekuasaan akan mudah terjadi. "Bisa saja terpeleset penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi. Banyak contoh bisa diajukan, itu terjadi di Banten, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Kutai Kartanegara," kata dia.

(Baca: KPU Diminta Waspadai Potensi Penularan Corona pada 4 Tahapan Pilkada)

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah pencalonan Gibran di Pilkada Solo 2020 erat kaitannya dengan dinasti politik.

Menurut Donny, dinasti politik terjadi ketika kekuasaan diwariskan secara turun temurun tanpa adanya pemilihan. "Misalnya kerajaan begitu, langsung tanpa ada pemilihan," kata Donny.

Adapun, Donny menilai Gibran tak bisa mendapatkan jabatan serta-merta dari Jokowi. Untuk bisa menjadi Wali Kota Solo, Gibran harus telebih dahulu melalui pemilihan secara demokratis.

Lagipula, Donny mengklaim masyarakat sudah bisa memilih dengaan cerdas pada saat ini. Menurutnya, masyarakat sudah tak memandang sosok yang maju dalam Pilkada merupakan anak dari pejabat tertentu.

(Baca: Partisipasi Pemilih Rendah Bayangi Pilkada 2020 di Tengah Corona)

Masyarakat, lanjutnya, akan melihat dari rekam jejak dan kompetensi yang dimiliki seseorang ketika maju di Pilkada. "Ini kebetulan saja anak Presiden yang maju. Nanti masyarakat Solo yang akan menentukan apakah yang bersangkutan memang mampu dipercaya atau tidak," kata dia.

Sementara itu sang ayah, Presiden Jokowi, telah lima kali mengikuti pemilu yang semuanya berakhir dengan kemenangan. Pada Pilkada Solo, Jokowi dua kali terpilih menjadi walikota yakni pada 2005 dan 2010.