Cegah Kosongnya Kekuasaan jadi Alasan Pemerintah Tak Tunda Pilkada
Oleh sebab itu penyelenggara Pemilu langsung meminta tambahan anggaran untuk keperluan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas. Dia juga mengatakan petugas akan menerapkan standar kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan Pilkada. “Kami diberi warning kalau tak pakai APD bisa jadi temuan untuk diberi sanksi,” kata Ilham.
Sedangkan Bambang Soesatyo mengatakan kondisi pandemi ini menimbulkan dilema dalam Pilkada. Ia juga memprediksi akan ada penurunan partisipasi pemilih karena kekhawatiran Covid-19.
Makanya dia meminta memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), ketersediaan tes Covid-19, tenaga medis, dan sarana penunjang lainnya. Bambang mengutip data Kemendagri bahwa pada Juni 2020, hanya 76 dari 270 wilayah yang menyatakan tidak perlu tambahan anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan. "Selebihnya memerlukan tambahan dana," kata Bambang.
Meski demikian hal ini tak membuat Muhammadiyah hingga ahli menghentikan permintaan untuk menunda Pilkada. Muqoddas meminta pemerintah mengalihkan tenaga pada penanganan pandemi, alih-alih memaksakan helatan politik daerah tahun ini.
Dia juga mengatakan Muhammadiyah telah berkirim surat resmi agar tak ada pesta demokrasi akhir tahun nanti. “Tapi pemerintah belum ambil sikap. NU juga sama sikapnya tapi pemerintah tetap keukeuh,” kata Busyro.
Permintaan yang sama juga disampaikan Pandu Riono lantaran risiko penularan yang masih tinggi. Namun jika hal tersebut tak dilakukan, paling tidak pemerintah harus benar-benar mengendalikan kasus Covid-19 hingga akhir tahun jika ingin pilkada tak menjadi klaster corona. “Karena kunci memiliki pemimpin yang baik adalah Pilkada berkualitas,” kata Pandu.
