Tongkat Komando Luhut saat Periode Kritis Pandemi Covid-19

Berdasarkan laporan Kemenkes, jumlah rumah sakit yang belum mengajukan klaim per 29 September 2020 sebanyak 543, turun dibandingkan hari sebelumnya 550 RS. Sebaliknya, total klaim yang sudah dibayarkan mencapai Rp 5,79 triliun, naik Rp 168 miliar dari hari sebelumnya.

Menurut Luhut, persoalan klaim biaya perawatan pasien Covid-19 karena kompleksnya birokrasi. "Birokrasi itu yang saya potong. Berani ngak motong itu?"

Persoalan birokrasi juga yang dipotong Luhut dalam distribusi obat untuk pasien Covid-19 di rumah sakit. "Saya bilang, obat dari Kemenkes langsung terjunkan ke rumah sakit. Jangan melalui sini, sini," katanya.

Langkah memangkas birokrasi dan prosedur itu perlu dilakukan karena kondisinya saat ini Krisis Covid-19. Meski kebijakan melangkahi prosedur itu tidak boleh dilakukan seterusnya. "Ini dalam emergency, harus ada langkah-langkah yang berani," katanya.

Selain memotong jalur birokrasi, Luhut mengedepankan keberanian mengambil keputusan dalam menangani pandemi. Dia mencontohkan persoalan obat untuk pasien Covid-19 yang masih memicu perdebatan di antara para dokter.

Padahal, berdasarkan pengalaman empiris, beberapa jenis obat itu dapat menyembuhkan pasien sehingga secara teorinya akan menurunkan tingkat kematian. "Jadi harus ada keputusan. Daripada mati kalau tidak dikasih obat?"

Hal lain yang dilakukan Luhut adalah selalu mengecek pekerjaan yang tengah dijalankan anggota tim atau bawahannya. "Mungkin agak cerewet, tapi tidak apa-apa. Ini soal style. Saya akan selalu ricek, ricek, dan ricek," ujarnya.

Ia mengaku terkadang menelepon kepala daerah untuk mengecek kondisi penanganan corona di sana, atau menanyakan lagi perkembangan pekerjaan yang sudah diputuskan sebelumnya.

RUANG ISOLASI MANDIRI COVID 19 GRESIK (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Menuai kontroversi

Keputusan Jokowi menunjuk Luhut untuk menekan penambahan kasus harian Covid-19 di 9 provinsi prioritas: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali, menuai kontroversi. Pasalnya, sudah ada beberapa pejabat, kementerian, dan badan baru yang dibentuk sehingga berpotensi menambah kerumitan dan tumpang tindih penanganan pandemi.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan kunci memutus rantai Covid-19 seharusnya dipegang oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terawan bisa langsung terjun pada pembenahan di sisi kesehatan, sedangkan Tito bertugas mengoordinasikan kepala daerah di garis depan.

Sedangkan pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan strategi pemerintah yang berganti-ganti dalam menghadapi corona. Awalnya pengendalian pagebluk dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun belakangan beralih ke Komite PC-PEN.

“Terakhir ada menteri (Luhut) yang bukan bidangnya pada posisi manajemen (corona). Tapi tidak seperti itu caranya,” kata Pandu dalam sebuah diskusi, Rabu (30/9).

Sebaliknya, dokter spesialis paru yang juga Dewan Penasihat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Arifin Nawas menyambut baik penunjukan Luhut. Pada 19 September lalu, PDPI diundang rapat oleh Luhut untuk membahas penanganan corona di wilayah dengan penularan tinggi.

Dari hasil pertemuan itu, Luhut berkenan melakukan pembenahan demi menghindari korban lebih banyak. “Yang paling penting, sekarang ditangani oleh orang yang benar-benar dipercaya Presiden,” kata Arifin.

Luhut mengaku tidak pernah meminta dan tidak tahu alasan penunjukannya oleh Presiden. "Mungkin intuisi seorang pemimpin, oh ini emergency maka saya kasih saja ke Pak Luhut. Ya itu hak dia (Presiden), kamu tanya dia saja alasannya," katanya.

Namun, Luhut membayangkan jika sebagai seorang komandan maka akan mencari orang yang tepat untuk menyelesaikan sebuah krisis. "Jadi, tidak boleh orang menyalahkan, kenapa Luhut yang ditaruh di sana. Kecuali saya gagal (selama ini)."

Di sisi lain, Luhut mengaku strategi yang dijalankannya selama sekitar dua pekan ini sudah di jalur yang tepat. Meski dia belum bisa memastikan kapan kurva pandemi di Indonesia akan melandai dalam waktu singkat.

Yang pasti, dia melihat masa 1 - 1,5 bulan ke depan merupakan periode kritis hingga adanya vaksinasi yang ditargetkan bulan November mendatang. Hingga masa itu tiba, Luhut akan menekan penyebaran pandemi melalui tes, pelacakan, dan perawatan (testing, tracing, treatment). "Tiga itu saja, sederhana kan sebenarnya. Jadi jangan membuat persoalan itu menjadi rumit."