Indonesia Menuai Pujian Sekaligus Kritik UU Cipta Kerja dari Asing
Kritik juga datang dari tetangga RI. ASEAN Parliamentarians For Human Rights (APHR) menyatakan UU ini berpotensi mendongkrak investasi asing dengan mengorbankan hak buruh dan lingkungan hidup.
Oleh sebab itu mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan UU Cipta Kerja dan bersama masyarakat sipil menyusun RUU baru yang mematuhi kewajiban Hak Asasi Manusia (HAM). “UU ini tidak didasarkan ilmu ekonomi melainkan oportunisme semata,” kata APHR Chair yang juga anggota Parlemen Malaysia Charles Santiago dalam keterangan resmi APHR yang diterima, Jumat (16/10).
Menunggu Praktik di Lapangan
Terbelahnya pandangan internasional ini tak lepas dari orientasi mereka. Direktur Institute of International Studies Riza Noer Arfani mengatakan institusi yang bergerak dalam sektor bisnis akan merespons baik UU ini.
Sedangkan lembaga lain cenderung menyoroti dampak aturan kepada lingkungan dan hak asasi pekerja. Dari segi lingkungan, masyarakat internasional menganggap Indonesia adalah paru-paru dunia sehingga UU Cipta Kerja dikhawatirkan tak sejalan dengan keberlanjutan alam.
Dari aspek ketenagakerjaan, Undang-undang Ketenagakerjaan Tahun 2013 sudah sejalan dengan ketentuan organisasi buruh internasional (ILO). “UU ini, khawatirnya akan menabrak itu,” kata dia .
Namun Riza enggan memprediksi apa pandangan dunia internasional dalam jangka panjang. Menurutnya, komunitas global saat ini sedang menunggu bagaimana implementasi UU Cipta Kerja di lapangan.
“Itu yang ditunggu, apakah kita masih on the track baik dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim dan target lain,” kata dia.
Sedangkan pemerintah mencoba menepis keraguan pihak internasional dengan memberikan sejumlah alasan. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan Pasal 22 UU Cipta Kerja tetap mengharuskan investor memenuhi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Adapun aturan terkait ketenagakerjaan dirancang dengan tetap mengacu pada ketentuan organisasi buruh internasional (ILO). Beberapa hal tersebut terkait jam kerja, hak cuti, pengaturan gaji minimal, serta tetap adanya pesangon.
“UU ini juga menetapkan jam kerja fleksibel bagi sejumlah sektor termasuk ekonomi digital, menjamin cuti untuk melahirkan, menyusui saat jam kerja, dan cuti untuk keperluan keluarga dan keagamaan,” kata Mahendra, Jumat (9/10).
