KPPOD: Masih Ada Disparitas Daya Saing di Daerah Timur
“Kami berusaha mengeksekusi rencana-rencana investasi yang sudah ada, bekerja sama dengan daerah untuk dapat memfasilitasi ini end-to-end. Kami juga membentuk satuan tugas untuk mengawal daerah dalam mempermudah kemudahan berusaha,” ujar Heldy.
Terkait investasi di daerah, saat ini pihak swasta semakin peduli terhadap isu keberlanjutan. Untuk meningkatkan investasi di wilayahnya, daerah harus memahami matriks-matriks yang dilakukan oleh pihak swasta. Seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan daerah dengan strategi usaha pihak swasta. Regulator daerah sering tidak memahami prinsip bisnis hijau yang diusung pihak swasta.
“Ketika bicara soal responsible investment, ketika daerah memiliki ekonomi yang lestari, maka daerah tersebut bisa menjadi target investasi luar negeri dan dalam negeri. Aspek keberlanjutan bisa menjadi daya tarik investasi di daerah,” ujar Komite Pengembangan Kewirausahaan APINDO Lishia Erza.
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menambahkan, pihaknya kini tengah mematangkan RUU Daya Saing Daerah. Sebanyak 34 provinsi di Indonesia nantinya akan dipetakan sesuai kompetisinya hingga dilakukan penanganan khusus sesuai dengan kebutuhannya.
Tujuan adanya aturan itu, kata dia, agar tiap daerah bisa mencapai kompetisi dengan seimbang dan supaya tidak tersentralisasi di daerah-daerah yang hanya dekat dengan kekuasaan pemerintahan.
"Kita sedang menunggu di DPR untuk rapat koordinasi dan mengagendakan disahkan," kata dia.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM, Heldy Satrya Putera mengatakan pemerintah juga sedang melakukan berbagai strategi untuk mendorong daya saing daerah melalui investasi.
Adapun strategi tersebut meliputi upaya eksekusi investasi besar, perbaikan peringkat kemudahan berusaha hingga mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional, khususnya UMKM di daerah proyek.
Selain itu, ada penyebaran investasi berkualitas, promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan negara hingga mendorong peningkatan investasi dalam negeri/PMDN khususnya UMKM. "Kami kerja sama dengan daerah agar dapat memfasilitasi upaya itu," pungkasnya.
Komite Pengembangan Kewirausahaan APINDO, Lishia Erza menambahkan pemerintah daerah juga penting untuk memahami cara kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis berbasis keberlanjutan. Tujuannya, terjadi kolaborasi pembangunan ekonomi yang seimbang dengan lingkungan.
"Pihak swasta lebih aware, semakin melihat keberlanjutan usaha dan sustainability (lingkungan)," pungkasnya.
