Relawan Jadi Komisaris, antara Politik Balas Budi & Kepercayaan Jokowi
Termasuk dirinya, meski tidak memiliki latar belakang bidang energi atau listrik, Eko tidak kesulitan mempelajari bidang energi dan listrik walau tidak secara teknikal. “Di PLN jajaran komisarisnya terdiri dari berbagai disiplin, ada yang teknik, keuangan seperti pak komisaris utama (Amien Sunaryadi), ada yang pengawas dari BPKP, dan dari ESDM,” kata dia.
Dia juga mencontohkan ditunjuknya Ulin Yusron yang berlatar belakang sebagai jurnalis dan pegiat media sosial, kemungkinan dapat memperkuat penyebaran informasi untuk mempromosikan kawasan wisata yang tengah dikembangkan BUMN tersebut. “Ini salah satu kemungkinannya ya,” kata Eko.
Penunjukkan para relawan, menurut Eko, juga masih sedikit. Dia menghitung komisaris dengan latar belakang relawan masih kurang dari 10% dari seluruh komisaris BUMN. Kementerian BUMN juga akan mengukur kinerja mereka berdasarkan key performance indicator (KPI). “Yang paling penting bagaimana KPI mereka. Tunggu dua dan tiga bulan akan terlihat. Artinya, coba beri kesempatan pada mereka atau saya juga,” kata Eko.
Sebagai salah satu orang terdekat presiden, Eko mengaku tidak pernah terlibat dalam proses penunjukkan seseorang untuk masuk ke BUMN. “Saya tidak pernah memberikan rekomendasi, karena tidak pernah diminta juga,” ujarnya.
Dia meyakini Kementerian BUMN dalam merekrut komisaris maupun direksi perusahaan pelat merah tidak asal pilih, tapi berdasarkan profesionalitas, rekam jejak, serta latar belakang orang tersebut. Sehingga dapat menavigasi arahan-arahan presiden, serta mengawal program-program prioritas pemerintah di BUMN terkait.
“Ini murni wilayahnya Kementerian BUMN. Mungkin mereka memiliki talent hunter untuk komisaris atau talent pool untuk direksi,” kata Eko.
Jokowi Tersandera Politik Balas Jasa
Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai politik bagi-bagi jabatan merupakan fenomena umum yang terjadi pasca-pemilu. Mereka yang menang selalu membagi kekuasaan kepada para pendukungnya.
Tidak hanya anggota partai koalisi saja, tetapi relawan juga mendapat kursi di perusahaan pelat merah. "Tapi politik balas budi di periode saat ini sangat parah," katanya kepada Katadata.co.id.
Dia melihat hal ini sebagai ancaman terhadap kinerja BUMN jika terus terjadi di masa mendatang. Meskipun jumlah mereka yang berlatar belakang relawan hanya 1% atau kurang dari total komisaris perusahaan pelat merah yang ada. "Seharusnya posisi-posisi tersebut diisi oleh profesional," kata dia.
Menurutnya pihak-pihak yang terlibat juga mengetahui ancaman tersebut namun tetap saja praktek seperti ini terus berlangsung. Bahkan dia memperkirakan kebiasaan politik ini masih akan terus ada pada proses politik di Indonesia.
"Itulah politik di Indonesia. BUMN bisa diisi siapapun termasuk kader partai dan para relawan. Saya tidak paham bagaimana penilaian kinerja relawan yang di BUMN, mungkin saja tidak ada," kata Ujang.
Ombudsman RI pun telah lama menyoroti proses pemilihan komisaris di perusahaan pelat merah. Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan pada dasarnya politik balas budi adalah hal yang biasa pada proses politk.
"Para relawan ini adalah politisi nonpartai yang mendukung Jokowi pada pilpres kemarin. Seperti biasa dalam politik selalu ada kepentingan yang ingin mengambil manfaat dari proses politik. Salah satunya dengan menjadi komisaris di BUMN," ujarnya kepada Katadata.co.id.
Meski demikian menurutnya tidak masalah siapa yang menduduki kursi komisaris BUMN. Apalagi, jumlah 17 orang relawan yang kini menempati kursi komisaris BUMN relatif kecil dibandingkan birokrat yang menjadi komisaris yang jumlahnya ratusan orang.
Biaya untuk 'menaruh' seseorang untuk menjadi penghubung presiden di BUMN pun menurutnya tidak mahal. Namun yang terpenting adalah kompetensi dari siapapun yang duduk di kursi komisaris perusahaan pelat merah. "Kalau mereka para pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang diperlukan oleh BUMN tersebut, kenapa tidak. Dan yang memeriksa dan menguji kompetensi mereka adalah Kementerian BUMN," kata dia.
Sayangnya, menurut penilaian Ombudsman bersama KPK terhadap 281 komisaris BUMN yang masih aktif pada 2019, hampir 50% tidak memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan BUMN di mana mereka ditempatkan. Analisis dilakukan berdasarkan jabatan, rekam jejak karir dan pendidikan.
Hasilnya, sebanyak 91 komisaris (32%) berpotensi konflik kepentingan, dan 138 komisaris (49%) tidak memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan BUMN di mana mereka ditempatkan.
Oleh karena itu fokusnya sekarang adalah bagaimana memperbaiki kelemahan pada proses perekrutan BUMN untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan dalam penjaringan, potensi ketidakadilan proses dalam penilai persyaratan materil yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja komisaris BUMN.
"Yang jauh lebih penting sekarang adalah bagaimana memperbaiki prosedur pengujian kompetensi para kandidat komisaris ini. Penempatan relawan seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus disampaikan kepada publik," ujar Alamsyah.
Ombudsman dan KPK juga menemukan sebanyak 397 komisaris BUMN rangkap jabatan. Komisaris yang rangkap jabatan paling banyak berasal dari aparatur sipil negara (ASN) aktif di beberapa kementerian, yakni 254 orang.
Kementerian yang paling banyak menyumbang jumlah tersebut adalah Kementerian BUMN (55 orang) dan Kementerian Keuangan (42 orang). Sebanyak 112 komisaris BUMN juga masih bertugas di instansi non kementerian, seperti TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, dan lain-lain.
