Berbagai Jurus Pemerintah Cegah Sunat Bansos Berulang
Selanjutnya, protein nabati berupa kacang-kacangan, tahu tempe, serta sumber vitamin dan mineral berupa sayur mayur dan buah-buahan. "Kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan miras," kata Risma.
Adapun Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras mengatakan pihaknya akan memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, Kemensos terus melakukan perbaikan data penerima bantuan.
Cara yang akan dilakukan dengan mencocokkan data Kemensos dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). "Terutama bansos khusus seperti bansos tunai dan bansos sembako," ujar dia pada Selasa (29/12).
Ganti Dengan Barang
Adapun pakar berharap pemerintah segera mengubah bansos dari berbasis barang ke transfer uang. Menurutnya, pengawasan menjadi lebih mudah dibandingkan bansos dalam bentuk barang.
"Kalau berbentuk barang saat pengadaan sembako saja rawan suap dan mark up," ujar Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara saat dihubungi Katadata.co.id.
Sementara, bantuan yang bersifat transfer tunai dapat ditelusuri transaksinya lantaran tercatat di perbankan. Namun, penggantian bansos dalam bentuk barang menjadi tunai bukan berarti tak memiliki celah.
Bhima menilai, ada kecenderungan pungutan dilakukan setelah bantuan diberikan, kemudian penerima manfaat diminta menyetorkan sejumlah uang ke oknum pejabat di level daerah. Hal tersebut diharapkan dapat diantisipasi oleh pemerintah pusat.
"Jadi pola bansos berubah, punglinya juga berubah dari hulu ke hilir. Aparat penegak hukum dan pengawas harus lebih sigap melihat celah ini," kata Bhima.
Di sisi lain, efek dari bantuan yang bersifat tunai diperkirakan lebih besar. Sebab kebutuhan setiap keluarga berbeda. Hal ini diharapkan dapat mendorong penerima bantuan untuk langsung membelanjakan bansosnya.
Sementara, Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet bilang BST menjadi salah satu alternatif untuk mencegah adanya potongan dalam pemberian bansos. Pemerintah juga perlu memastikan penyaluran bantuan dilakukan tanpa perantara.
Namun, ada alternatif lain yang bisa juga jadi pilihan pemerintah, salah satunya menggunakan sistem e-warong meski ada keterbatasan. "Sistem sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya hanya saja memang masih terbatas pada satu program saja (PKH)," ujar dia.
Ia pun menilai, perlu ada sejumlah perbaikan seperti pembaharuan jumlah basis data e-warong mengingat program sudah dimulai dari 2016. Selain itu, pemerintah perlu memastikan e-warong telah terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia.
Selain itu, Kemensos perlu menyempurnakan regulasi program, seperti petunjuk teknis operasional, mendorong berbagai pihak agar segera merampungkan kerja sama tertulis, serta sosialisasi regulasi dan rincian kepada semua pemangku kepentingan di daerah.
Adapun PT Pos Indonesia mengerahkan 21 ribu pegawai untuk menyalurkan bansos hingga daerah. Mereka juga menyiapkan sejumlah langkah agar masyarakat penerima benar-benar mendapatkan bantuan.
Beberapa langkah itu yakni perencanaan dari kantor pusat hingga kantor pos, koordinasi dengan lembaga lain, hingga pertanggungjawaban usai pelaksanaan. "Dengan kompetensi yang dimiliki, kami bisa jalankan sebaik-baiknya," kata Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemaidi dalam keterangan tertulis, Senin (4/12).
