Kolaborasi Berbasis Ilmu, Kunci Perubahan Perilaku di Tengah Pandemi

Sejumlah cara dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan kesadaran penuh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Termasuk, yang terbaru dilakukan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali untuk menekan tingginya laju kenaikan kasus secara nasional.

Maka dari itu, diperlukan tindakan tepat untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih taat protokol kesehatan.  Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B. Harmadi menyatakan bahwa penelitian, khususnya dari bidang sosial humaniora, dapat membantu mencari strategi untuk mengubah perilaku dengan cepat. Maka, strategi penanganan Covid-19 berubah fokus dari awalnya darurat kesehatan masyarakat, kini harus menjadi ketahanan masyarakat.

Pemerintah saat ini berfokus pada penanganan di hulu agar dapat meredam dampak di hilir. “Sebaik apapun teknologi suatu negara, tidak mampu hadapi lonjakan masif. Makanya arahan Presiden, kita harus melakukan perubahan perilaku dan pencegahan di hulu,” ujarnya saat menjadi penanggap di webinar yang diselenggarakan oleh Katadata dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) yang bertajuk “Kolaborasi Kepakaran dan Pengembangan Riset Dasar Mendorong Ekosistem Riset dan Inovasi yang Ideal" (12/1).

Idealnya, hasil penelitian menjadi dasar untuk mengubah perilaku masyarakat. Namun, karena Covid-19 tergolong sebagai wabah yang baru, penelitiannya pun masih sangat terbatas. Juga memakan waktu yang lama untuk menghasilkan riset di tengah situasi darurat. Maka dari itu, kolaborasi menjadi strategi untuk merumuskan kebijakan yang tepat agar perubahan perilaku di tengah masyarakat dapat terimplementasikan dengan baik.

Untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, tidak hanya satu bidang ilmu yang dapat memecahkan persoalannya. “Kami kumpulkan peneliti dari bidang ilmu yang beragam untuk membahas strategi perubahan perilaku yang tepat,” ucapnya. Harry pun berpendapat bahwa kolaborasi harus dibina sejak awal, sehingga akan mudah ketika dibutuhkan seperti saat ini. Lebih dari itu, melembagakan upaya kolaborasi perlu dilakukan agar Indonesia dapat mengatasi persoalan mendesak seperti ini di kemudian hari dengan lebih cepat.