DPR Kritik Program Kartu Tani yang Menyulitkan Petani Memperoleh Pupuk
“Petani itu kan membeli pupuk harus pakai kartu, tapi di kartunya harus ada saldo. Kalau tidak ada saldo, ya wassalam. Akhirnya, petani minta uangnya dikembalikan,” kata dia.
Senada, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sutrisno menilai implementasi kartu tani berangkat dari ketidaksiapan. “Pada umumnya, kartu tani ini belum siap. Hadirnya kartu tani tidak akan memecah kelangkaan pupuk,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Prasarana dan Sarana Kementan, Sarwo Edhy, membenarkan adanya kendala dalam implementasi kartu tani. Hal itu seperti adanya perbedaan sistem aplikasi data bank, sehingga memerlukan waktu untuk menyelaraskan data yang berdampak pada terhambatnya pencetakan dan distribusi kartu.
Kemudian, terdapat data dukcapil daerah dan pusat yang tidak sinkron. Hal itu seperti pindah domisili, wafat dan lainnya. Hambatan lain adanya keterbatasan pola distribusi kartu tani karena pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, ada waktu distribusi kartu tani harus menunggu momen tertentu seperti pilkada, serta acara bupati maupun pejabat setempat. “Kemudian kesulitan sinyal pada beberapa wilayah juga menghambat transaksi,”’ ujar Sarwo.
Karena itu, dia meminta seluruh pihak, khususnya PT Pupuk Indonesia dapat memberikan instruksi kepada petani cara menggunakan kartu taninya. “Tujuannya agar petani yang sudah mendapat kartu tani dan kiosnya sudah terfasilitasi EDC, bisa menggunakannya,” kata dia.
Terkait kendala jaringan atau blank spot, Edhie telah meminta meminta Bank Himbara untuk menginventarisir daerah-daerahnya. Selanjutnya data tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Sampai tanggal 3 Agustus 2020, Bank BRI memegang 2.819 wilayah blank spot di 15 provinsi, Bank Mandiri memegang 35 desa blank spot di 5 provinsi. Sedangkan Bank BNI menampung 888 desa di 9 provinsi,” ujarnya.
