Selain Langka, Hanya 43% Petani yang Berhak dapat Pupuk Bersubsidi
"Dengan alokasi pupuk subsidi sebesar 9 juta ton, Pupuk Indonesia masih memiliki stok 5 juta ton untuk pupuk non subsidi, sehingga seharusnya tidak terjadi kelangkaan," kata Winarno.
Ia menambahkan bahwa kelangkaan pupuk subsidi pada tahun 2020 terjadi karena turunnya alokasi pupuk subsidi menjadi hanya 7,9 juta ton. Namun demikian, pada September 2020, Kementan menambah alokasi pupuk subsidi 1 juta ton sehingga total subsidi tahun 2020 menjadi 8,9 juta ton.
Langkah Pemerintah Antisipasi Kelangkaan
Adapun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalisasi dan efisiensi anggaran subsidi pupuk, untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.
Pasalnya anggaran subsidi pupuk tahun ini menjadi Rp 25,28 triliun dengan volume 7,2 juta ton, turun dibandingkan tahun lalu Rp 29,76 triliun dengan 8,9 juta ton pupuk bersubsidi.
Upaya pertama yakni dengan menurunkan harga pokok produksi (HPP) pupuk melalui insentif harga gas bagi industri pupuk. Langkah in berhasil menciptakan efisiensi sebesar Rp 2,4 triliun seiring dengan penurunan HPP hingga 5%.
Kemudian pemerintah juga mengubah formula pupuk NPK 15:15:15 menjadi NPK 15:10:12 yang berhasil menghasilkan efisiensi sebesar Rp 2,2 triliun.
Pemerintah juga menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar Rp 300-450 per kg, dan menghasilkan efisiensi Rp 2,5 triliun. Sederet upaya tersebut menghasilkan total efisiensi sekitar Rp 7,3 triliun yang dapat menutupi kekurangan APBN untuk subsidi pupuk 2021.
Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin menilai kenaikan HET pupuk subsidi dan dengan simulasi harga gas yang turun, maka volume pupuk bersubsidi bisa bertambah sampai 13 juta ton, dengan anggaran yang sama, yakni Rp 25,28 triliun.
"Analisis skenario itu menghasilkan volume pupuk bersubsidi naik menjadi 13,6 juta ton jika harga gas turun mengikuti harga gas tingkat internasional," kata dia.
