Mahfud Hitung Ulang, Total Aset Hak Tagih BLBI Hampir Rp 110 Triliun
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga meminta Satgas bekerja secara transparan dalam memetakan dana yang akan ditarik oleh negara. Satgas juga akam menyampaikan informasi kepada publik terkait hak tagih yang akan diambil.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana untuk mengejar aset BLBI dari dana yang dikucurkan saat krisis moneter 1998 silam. Mahfud mengatakan pembentukan Satgas tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 yag dikeluarkan tanggal 6 April lalu.
Satgas yang akan memburu utang dan aset terkait BLBI tersebut akan terdiri dari lima Menteri yakni Menko Polhukam, Menko PErekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian RI juga akan masuk sebagai pengarah.
Adapun, Satgas diketuai Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu dan wakilnya adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha. Dalam jajaran pelaksana, ada Direktur Jenderal Pajak, Direktur JEnderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, hingga Deputi Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
