75 Pegawai KPK Tak Lulus Tes Kebangsaan, Seperti Apa Penilaiannya?
Sedangkan bagi pegawai KPK, tes ini dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior (Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama, dll). Makanya, diperlukan jenis tes yang berbeda yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara.
Metode Penilaian Tes Pegawai KPK
Demi menjaga independensi, penilaian tes ini menggunakan digunakan metode Assessment Center. Metode ini juga dikenal sebagai multi-metode (menggunakan lebih dari satu alat ukur) dan multi-asesor yang melibatkan banyak pihak dalam penilaiannya.
Paryono menjelaskan multi-metode dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur, yaitu tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB68), penilaiaan rekam jejak (profiling) dan wawancara.
Untuk multi-asesor, asesmennya tidak hanya melibatkan BKN, tapi dari beberapa institusi lain yang telah berpengalaman dan yang selama ini bekerja sama dengan BKN. Instansi tersebut adalah Dinas Psikologi TNI AD (DisPsiAD), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD.
Tim Observer yang beranggotakan instansi-instansi tersebut melakukan pengamatan pada setiap tahapan proses asesmen. Ini bertujuan menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian.
Dalam pelaksanaan asesmen juga dilakukan perekaman baik secara video maupun audio untuk
memastikan pelaksanaan asesmen dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel. Penentuan
hasil penilaian akhir dilakukan melalui rapat Assessor Meeting.
Aspek Penilaian Tes Pegawai KPK
Ada tiga aspek yang diukur dalam asesmen tes wawasan kebangsaan ini, yaitu integritas, netralitas ASN dan anti radikalisme. Ketiga aspek yang diukur ini merupakan bagian dari landasan prinsip profesi ASN.
Integritas dimaksudkan untuk mengukur konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan etika berbangsa dan bernegara.
Netralitas ASN dimaksudkan untuk memastikan tindakan yang dilakukan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Anti radikalisme dimaksudkan untuk memastikan peserta tidak menganut paham radikalisme negatif, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah, dan tidak memiliki prinsip liberalisme.
Tahapan Tes Pegawai KPK
Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN ini telah dilaksanakan dalam beberapa tahapan:
- Persiapan yang dilakukan sejak ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 tahun 2021 pada tanggal 27 Februari 2021.
- Pelaksanaan tes Indeks Moderasi Bernegara (IMB-68) dan integritas
dilaksanakan pada tanggal 9 - 10 Maret 2021, 16 Maret 2021 (susulan I) dan 8 April 2021 (susulan II). Tes IMB dan Integritas ini dikoordinasikan Tim dari DisPsiAD
- Tes wawancara dilaksanakan pada 18 Maret - 9 April 2021.
Dari total 1.357 peserta yang diusulkan, yang hadir dalam pelaksanaan tes sebanyak 1.349 peserta. Ada 8 orang yang tidak hadir karena tugas belajar di luar negeri, pensiun, diberhentikan, mengundurkan diri, dan tanpa keterangan.
