Hingga H-6 Lebaran, Kemenaker Terima Ribuan Aduan terkait THR
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan. Selain itu, ada juga buruh yang mengadukan perusahaan karena THR dibayar bukan dalam bentuk uang karena perusahaan terdampak pandemi Covid-19.
“Para pekerja yang merasa tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan dapat segera melaporkan permasalahannya ke posko terdekat. Setiap permasalahan pasti kami tindaklajuti dan mencari solusi yang terbaik bagi pekerja maupun pengusaha," kata Anwar.
Anwar mengatakan, pemerintah telah mendirikan posko-posko THR di tingkat pusat dan posko THR di tingkat daerah yang tersebar 34 provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Posko didirikan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR.
"Keberadaan posko THR keagamaan ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan membentuk posko THR Keagamaan 2021 yang bisa dimanfaatkan para pekerja/buruh dan pengusaha mulai tanggal 20 April – 20 Mei 2021. Laporan dan pengaduan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu offline dan online.
Untuk pelayanan secara offline, pekerja/buruh, manajeman perusahaan ataupun masyarakat umum yang ingin melakukan konsultasi, atau punya masalah terkait THR dipersilakan untuk datang ke PTSA Kemnaker dengan menerapkan protokol Kesehatan. Sementara untuk layanan online, dapat diakses melalui www.bantuan.kemnaker.go.id dan melalui call center 1500-630.
