Lelang Jabatan, Lubang Potensi Korupsi yang Belum Juga Tertutup

Masih maraknya permainan dalam lelang jabatan ini disinyalir lantaran adanya balas jasa politik hingga sistem birokrasi yang buruk. Hal ini diperparah kewenangan kepala daerah yang besar saat ini.

“Itu yang membuka celah praktik jual beli jabatan,” kata Peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha kepada Katadata.co.id, Rabu (12/5).

Hal yang kerap terjadi, Aparatur Sipil Negara bisa mendukung salah satu kandidat dengan iming-iming jabatan. Selain itu, pejabat dengan prestasi biasa saja bisa diangkat atas dasar kedekatan dengan kepala daerah.

Ini yang membuat rantai korupsi dari promosi jabatan seperti tak ada habisnya,”Apalagi pengawasan internal dan eksternal juga lemah,” kata Egi.

Sedangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Pemerintah Kabupaten Nganjuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Ia juga meminta seluruh kepala daerah di bawahnya menjalankan pemerintahan yang lebih baik.

“Kami harap semua kepala daerah dan ASN menjaga tata Kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” katanya pada Seasa (11/5).