Tren Penurunan Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi Berlanjut Jadi 58%
Dari survei bertajuk Evaluasi Publik Terhadap Penanganan Pandemi, Pemulihan Ekonomi dan Demokrasi, diketahui kalau PPKM Darurat dinilai mampu mematikan mata pencaharian atau pendapatan masyarakat. Selain itu, penerapan aturan tersebut juga membuat kegiatan pendidikan dan sekolah anak menjadi terganggu. Alasan lainnya, yakni mengganggu mobilitas, meningkatkan kecurigaan seseorang akan menularkan penyakit, membosankan, alasan mendesak dan lainnya.
Hanya 26% yang menyatakan setuju jika PPKM harus diperpanjang. Alasannya, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan dan risiko penularan Covid-19. PPKM Darurat dinilai mampu memutus rantai penularan, menekan risiko kematian, mengurangi keramaian, kerumunan dan kemacetan, hingga masih memungkinkan beraktivitas dari rumah.
Survei dilakukan Indikator tersebut berlangsung pada September 2021 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia.
Adapun tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden berdasarkan usia, menunjukkan bahwa semakin tua usia maka tingkat kepuasannya semakin tinggi. Berdasarkan survei, mereka yang berusia di atas 55 tahun memiliki tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden hingga 63,6%. Sedangkan responden berusia 22-25 tahun sekitar 41,2% menyatakan kurang atau tidak puas.
Selain itu, semakin tinggi pendidikan masyarakat, tingkat ketidakpuasan terhadap presiden menjadi yang paling tinggi yakni 46,2%. Sedangkan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah atau sekolah dasar ke bawah mencatatkan tingkat kepuasan 60,5%.
Adapun dari sisi pendapatan, responden dengan upah atau gaji di atas Rp 4 juta mencatatkan tingkat ketidakpuasan tertinggi yakni 39,4%. Sedangkan responden dengan upah yang lebih rendah atau di bawah Rp 1 juta cenderung memiliki tingkat kepuasan tinggi 63,1%.
“Dilihat dari demografi, mereka yang tinggal di desa cenderung lebih puas terhadap kinerja presiden, ketimbang mereka yang tinggal di kota,” ujarnya.
Di sisi lain, responden yang menyatakan cukup atau sangat percaya terhadap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mencapai 38,1%. Perolehan tersebut menurun dibandingkan survei April 2021 yang berada di 45,8%.
“Artinya, ini masih cerminkan kepercayaan masyarakat akan pemerintahan Jokowi,” ujar Burhanuddin.
